WykaAriCahyanti (2008) “Kebijakan Legislasi mengenai Lahan Pertanian Pangan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang Kebijakan Legislasi mengenai Lahan Pertanian Pangan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional. Hal tersebut dilatar belakangi oleh semakin banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di Indonesia yang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah petani gurem lebih dari 2% setahun. Demikian pula degradasi lahan dan hutan mencapai 2,8 juta ha/tahun, sedangkan rehabilitasi hanya 400.000-500.000 ha/tahun dengan tingkat keberhasilan 50%. Alih fungsi lahan subur (khususnya pertanian) diperkirakan 145.000 ha/tahun. Khusus sawah, tingkat konversi mencapai 187.000 ha/tahun. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah saat ini atau menjadi 450 juta jiwa. Hal ini telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Lebih mengkhawatirkan lagi karena perubahan iklim (climate change) , bisa mengancam hasil pertanian di manapun, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengancam kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan untuk melindungi lahan pertanian di Indonesia. Kebijakan tersebut berupa kebijakan legislasi yang dituangkan dalam bentuk RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana arah kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan yang dituangkan dalam RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?; (2) Apakah kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan dapat berperan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional?. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritik maupun aplikatif bagi Pemerintah, DPR, Departemen Pertanian RI, masyarakat, dan petani. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ( statute-approach ), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan dan juga metode pendekatan konsep ( conseptual approach ), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan dan konsep kedaulatan pangan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang ambigu dan kabur mengenai konsep kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan dan konsep kedaulatan pangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dilakukan wawancara dengan informan yang terkait sebagai data penunjang. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi), yaitu suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mencandra atau mendeskripsikan secara objektif dan sistematik isi komunikasi yang tersurat dari kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Arah kebijakan legislasi lahan pertanian pangan yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu: menjaga lahan pertanian pangan agar tidak dikonversi, yang dilakukan dengan cara Pemerintah melakukan pemetaan lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, menerapkan pola insentif dan disinsentif bagi petani, dan memaksimalkan program intensifikasi pertanian; ekstensifikasi pertanian (menambah luasan lahan pertanian dengan konversi lahan non pertanian menjadi lahan pertanian); rehabilitasi lahan pertanian; menjamin hak atas pangan sebagai hak warga negara; mengurangi petani gurem dan buruh tani. Kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan mempunyai implikasi yang signifikan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yang dalam pelaksanaannya harus diintegrasikan dengan Undang-Undang lain yang terkait dan Reforma Agraria. Apabila kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan yang dituangkan dalam bentuk RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dan dalam implementasinya diintegrasikan dengan Undang-Undang lain yang terkait dan Reforma Agraria, maka kedaulatan pangan akan dapat tercapai. Hal ini karena salah satu syarat untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah tersedianya lahan yang memenuhi syarat mutlak lahan untuk pertanian. Di samping itu, juga harus ditunjang oleh kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan berlandaskan pada produksi pertanian keluarga, berskala kecil, dan terdiversifikasi, yang menggantikan peran industri yang serba terpusat dan berorientasi pada pasar ekspor; adanya kelembagaan pangan dan pertanian yang memadai serta sumber daya manusia yang berkompeten guna mendukung pelaksanaan kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Agar kebijakan legislasi mengenai lahan pertanian pangan yang dituangkan dalam bentuk RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat segera diimplementasikan, maka Pemerintah bersama DPR diharapkan mempercepat proses pembahasan RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekaligus menyepakati bersama substansi RUU tersebut, sehingga dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. Di samping itu, DPR dan Pemerintah harus mengintegrasikan RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Undang-Undang yang terkait dan Reforma Agraria agar dapat diimplementasikan dengan baik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/213/050802786 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 Sep 2008 10:25 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110109 |
Preview |
Text
050802786.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |