FathimahAl-Zahro (2008) Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerbitan Kartu Kredit (Analisis Fatwa DSN No:54/DSN-MUI/X/2006 Bagian Keempat di Bank Danamon Syariah Cabang Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berlatar belakang diterbitkannya kartu kredit syariah oleh Bank Danamon Syariah dengan nama Dirham Card. Penerbitan kartu kredit syariah ini disetujui oleh DSNMUI dengan mengeluarkan Fatwa No 54/DSN-MUI/X/2006 dengan batasan-batasan tertentu. Diantaranya adalah batasan agar penerbitan kartu kredit syariah ini dapat diberlakukan sesuai dengan konsep syariah Islam. Namun dikhawatirkan dalam pelaksanaan fatwa tersebut terdapat celah sehingga konsep syariah tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan fatwa No 54/DSN-MUI/X/2006 di Bank Danamon Syariah berikut dengan peranan dari Dewan Pengawas Syariah. Maka metode pendekatan yang digunkana adalah yuridis sosiologis yang digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi secara empirik serta mengkaji aspek sosial yang terlibat. Kemudian seluruh data di analisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, dimana Dirham Card adalah kartu kredit yang menggunakan akad ijarah, kafalah dan Qardh secara sekaligus untuk menghindari riba. Pelaksanaan akad-akad tersebut adalah dengan pengenaan annual membership fee, monthly membership fee, merchant fee, biaya penarikan tunai, biaya penagihan dan late payment fee. Late payment fee ini dikelola sebagai suatu dana kebajikan dan disalurkan untuk kegiatan kedermawanan melalui BAZNAS. Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam penerbitan kartu kredit antara lain dengan dikeluarkannya opini Dewan Pengawas Syariah atas scheme produk Dirham Card, service serta proses yang akan dijalankan oleh Danamon unit Syariah. Selanjutnya peranan Dewan Pengawas Syariah dilanjutkan dengan mengawasi pelaksanaan batasan-batasan dalam kartu lredit syariah antara lain dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki penghasilan minimum sesuai dengan jenis kartu yang dipilih; serta tidak menyediakan fasilitas kartu kredit di merchant-merchant yang berpotensi melanggar syariah. Peranan lain Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan bimbingan dan pertimbangan syari`ah kepada lembaga keuangan syariah. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan penerbitan kartu kredit oleh Dewan Syariah Nasional antara lain keterbatasan anggota, lemahnya status hukum atas hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefesienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini, belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah serta sulitnya mengawasi pelaksanaan agar Dirham Card sesuai dengan ketentuan syariah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/209/050802642 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 10 Sep 2008 09:36 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110104 |
Preview |
Text
050802642.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |