HannaMessiahRahmah (2008) Status Badan Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Sebagai Perusahaan Asuransi Bersama (Mutual) Serta Perbandingannya Dengan Perseroan Terbatas : studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Wilayah Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai Status Badan Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Sebagai Perusahaan Asuransi Bersama (Mutual) Serta Perbandingannya Dengan Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah perusahaan asuransi dengan bentuk badan hukum mutual – yaitu AJB Bumiputera 1912 – yang berbeda dengan perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas (PT). Skripsi ini merupakan laporan hasil penelitian tentang : (1) Status badan hukum perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912; (2) Perbandingan antara AJB Bumiputera 1912 yang berbentuk mutual dengan perusahaan asuransi berbentuk PT sehingga nampak kelebihan dan kekurangannya. Penelitian dilakukan di kantor AJB Bumiputera 1912 cabang Malang. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan status badan hukum Bumiputera 1912 yang meskipun berdiri tanpa modal namun tetap mendapat pengesahan bahkan bantuan (subsidi) modal dari Pemerintah Hindia Belanda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bumiputera 1912 memiliki ketiga karakteristik sebagai sebuah badan hukum, yaitu memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi para pemiliknya, mendapat pengesahan dari pemerintah, dan memiliki susunan kepengurusan yang bertindak mewakili perusahaan. Bumiputera 1912 memiliki kekayaan tersendiri yang berasal dari premi para anggotanya, subsidi dari pemerintah Hindia-Belanda sebesar 300 Gulden sejak tahun 1913 sampai 1923, serta laba perusahaan yang diperoleh hingga sekarang. Pengesahan Bumiputera sebagai badan hukum telah diperolehnya sejak tahun 1915 dari pemerintah Hindia Belanda, dan kemudian juga disahkan kembali oleh Badan Pengawas Pertanggoengan Djiwa pada tahun 1956 serta Diresuransian Departemen Keuangan R.I. pada tahun 1966. Bumiputera memiliki susunan kepengurusan yang bertindak mewakili perusahaan dan diatur dalam anggaran dasarnya. Persamaan yang dimiliki Bumiputera 1912 dengan PT selain sama-sama bergerak di bidang asuransi adalah keduanya sama-sama diatur dalam UU no.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan menjalankan fungsi serta peran mereka di masyarakat sebagai sesama lembaga peralihan resiko. Persamaan lainnya terdapat pada fungsi, tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang pengurus, meskipun terdapat perbedaan dalam hal RUPS dan BPA. Perbedaan yang dimiliki keduanya terdapat pada pengaturan, PT diatur secara rinci dalam UU no. 40 tahun 2007, sedangkan Bumiputera tidak, lalu PT harus mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum kepada menteri, sedangkan Bumiputera tidak. PT memiliki modal dasar dalam pendiriannya, sedangkan Bumiputera tidak punya modal saat didirikan. Lembaga tertinggi dalam PT adalah RUPS, dalam Bumiputera adalah BPA. Nasabah Bumiputera sekaligus adalah pemilik perusahaan, sedangkan dalam PT, pemilik perusahaan adalah pemegang saham.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/2008/101/050801423 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 01 Aug 2008 09:35 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110096 |
Preview |
Text
050801423.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |