YonnydoAniela (2008) Kendala Pengembalian Benda Sitaan Kendaraan Bermotor dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas : studi di Polres Pati. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisanskrpsi ini judul yang diangkat adalah Kendala Pengembalian Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Polres Pati). Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya permasalahan lalu lintas, umumnya berupa sulitnya mengambil benda sitaan berupa kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Dari latar belakang tersebut muncul beberapa peramasalahan tentang bagaimana proses dan kendala pelaksanaan pengembalian benda sitaan kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji tentang kendala dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan upaya yang dapat dilakukan untukmengatasi kendala tersebut. Dalam pengembalian benda sitaan kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas, terdapat kendala-kendala yaitu Perbedaan wilayah kewenangan antar Pihak Satlantas Polres Pati dengan Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), Sulitnya pengambilan kendaraan bermotor pada kasus kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas ataupun akibat dugaan Pencurian Kendaraan Bermotor, Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Lalu Lintas Polres Pati yang digunakan dalam menangani proses penyitaan terhadap kendaraan bermotor, seperti sarana pengangkutan dari tempat kejadian perkara (TKP). Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengahadapi kendala-kendala pengembalian kembali kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah adanya Pemisahan Kewenangan Atas Prosedur Penanganan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Kepolisian, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik mengenai tata tertib berlalu intas, baik menegenai tata tertib berlalu lintas, prosedur tilang, dan prosedur pengembalian benda sitaan kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas, memaksimalkan Proses Registrasi Tilang dan Benda-benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor jika perlu dengan melibatkan petugas dari bagian lain yang ikut terlibat dalam operasi gabungan. Terhadap fakta-fakta diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan pada lembaga kepolisian adalah para petugas hendaknya melaksanakan aturan lalu lintas secara tegas sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga masyarakat pun akan dengan sendirinya menegetahui prosedur tilang dan penyitaan benda dalam perkara pelanggaran lalu lintas.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/196/050802578 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Sep 2008 09:52 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110089 |
Preview |
Text
050802578.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |