FattyZvevdaZamzami (2008) Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Tanpa Persetujuan Istri : Analisis dalam Perspektif Perkara No. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertolak dari dua permasalahan pokok, yaitu; dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin poligami tanpa persetujuan istri dan pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama perkara tersebut. Kedua permasalahan diatas terkait secara langsung dengan putusan perkara No. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg yang intinya adalah mengabulkan permohonan suami untuk melakukan perkawinan poligami. Padahal, menurut ketentuan pasal 5 ayat (1), adanya persetujuan istri merupakan satu dari ketiga syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemohon yang akan melakukan perkawinan poligami. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang mengkaji kasus putusan perkara No. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg. Data penelitian menggunakan tiga bahan hukum (primer, sekunder, tersier) yang dikumpulkan melalui teknik penelusuran, teknik dokumentasi dan teknik inventarisasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode substansional (substansional analysis) yang berfungsi untuk menganalisa seluruh perangkat isi dari amar putusan perkara No. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg, serta keterkaitannya dengan peraturan yang ada, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka luasan penelitian ini adalah: pertama, izin poligami pada perkara No. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg dikabulkan hakim karena pertimbangan manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya, dimana istri yang akan dinikahi hamil 7 bulan dan hal itu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang No.1 Tahun 1974, pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan surat An-Nisa ayat 3. Yang kedua, dalam perspektif hukum Islam, putusan perkara No. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg tidak bertentangan atau sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3 yang hanya mensyaratkan agar suami dapat berlaku adil. Rekomendasi penulis yang ditujukan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani permasalahan poligami, seharusnya tidak hanya berlandaskan undang-undang saja, tetapi juga memperhatikan aspek manfaat dan mudharatnya bila akan memutuskan untuk mengabulkan izin poligami kepada pemohon.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/176/050802380 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Aug 2008 08:54 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110069 |
Preview |
Text
050802380.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |