BennieMaiNurdiyatno (2008) Upaya Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Kelebihan Daya Tampung (Over Capacity) Lembaga Pemasyarakatan. : studi di Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengambilan judul ini dilatarbelakangi dengan kerisauan atas over capacity Lembaga Pemasyarakatan sudah menjadi keprihatinan banyak pihak. Akibat dari over capacity juga sangat memprihatinkan, semakin banyak terjadi kekerasan, transaksi narkoba yang semakin merajalela di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu tentunya jauh dari maksud dan tujuan pemidanaan. Agar tujuan dari pemidanaan dapat tercapai dan jaminan atas hak narapidana dapat terpenuhi maka pemerintah perlu menangani dan memberikan tindakan secara segera dan serius. Dalam penelitian ini diperlukan kajian mendalam mengenai dampak yang timbul dari over capacity, upaya pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur dalam menanggulangi over capacity Lembaga Pemasyarakatan, serta hambatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menanggulangi over capacity. Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dibatasi dalam wilayah Jawa Timur serta dalam penyelesaiannya menjadi tugas dan kewenangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.07.10 Tahun 2005. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dampak dari over capacity adalah tidak tercapainya tujuan pemidanaan dengan sempurna, semakin sering muncul kerusuhan dalam LP, tugas dari Gaspas semakin berat, narapidana semakin banyak yang tertular penyakit, serta terjadi transaksi narkoba dalam LP. Upaya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menanggulangi over capacity adalah; merenovasi bangunan LP, memutasikan narapidana, memacu LP dan Rutan untuk lebih mengintensifkan program asimilasi, CB, CMB, PB, melakukan pendekatan dengan Pemda, mengusulkan renovasi besar dan pembangunan LP baru kepada Pemerintah pusat. Sedangkan hambatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur dalam menanggulangi over capacity yaitu; Pemda dan Pemerintah Pusat yang kurang tanggap terutama dalam hal pendanaan, Gaspas kurang menjalankan program asimilasi, CB, CMB, PB dengan benar, pemerintah tidak segera mengesahkan Rancangan KUHP yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai pidana kerja sosial. Menyikapi fakta tersebut, maka seharusnya pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih peduli dan serius dalam menyikapi permasalahan over capacity. Perlu diadakan penambahan wawasan kepada Gaspas berupa diklat khusus. Lebih mengintensifkan pidana bersyarat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/173/050802377 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Aug 2008 09:19 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110066 |
Preview |
Text
050802377.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |