NaniRachmaDewi (2008) Studi Normatif Akibat Hukum Kewenangan PT BEI Melakukan Delisting Saham Bagi Emiten dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dalam Kegiatan Pasar Modal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Maraknya perkembangan pasar modal saat ini tidak terlepas dari peran pemodal yang melakukan transaksi di pasar modal. Adapun konsekuensi dari sebuah perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum adalah adanya kewajiban untuk bersikap terbuka (disclosure) kepada masyarakat teruma kepada pemegang saham. Pada prakteknya terdapat emiten yang tidak memenuhi kewajibannya, baik kewajiban memberikan laporan keuangannya maupun kondisi perusahaan yang produksinya mengalami kerugian. Hal ini merupakan pelanggaran dan kecurangan dalam bursa, dimana menimbulkan sanksi. Sanksi tersebut berupa penghapusan pencatatan efek (delisting) terhadap perusahaan tercatat oleh Bursa Efek sebagai SRO, yang artinya bursa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga ketertiban bursa dengan mengeluarkan peraturan bursa. Di lain pihak, Bursa Efek Indonesia tersebut adalah berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga terhadap BEI berlaku ketentuan peraturan dalam UUPT. Keterkaitan antara pengaturan kewenangan Bursa Efek Indonesia sebagai SRO dan pengaturan kewenangan Bursa Efek Indonesia sebagai Perseroan Terbatas dalam melakukan delisting selanjutnya melahirkan beberapa permasalahan. Permasalahan itu antara lain bagaimana kewenangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai SRO untuk melakukan tindakan delisting saham emiten menurut UU 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga mengenai apa akibat hukum bagi emiten yang sahamnya terkena delisting oleh PT Bursa Efek Indonesia, dan juga bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham suatu emiten yang sahamnya terkena delisting dalam kegiatan pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Setelah bahan hukum tersedia, akan dikaji secara induktif, yaitu dengan melihat fakta yang ada kemudian mengabstrasikannya dan mencari kesimpulannya, kemudian guna mengembangkan interpretasi pasal-pasal akan dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasar hasil penelitian mengenai kewenangan PT BEI melakukan delisting saham terhadap emiten, bahwa PT BEI berwenang untuk mengenakan sanksi delisting terhadap emiten yang memenuhi kriteria delisting. Namun PT BEI memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan emitennya. Hal ini dikarenakan BEI memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUPM sebagai SRO dan seluruh pihak yang mencatatkan sahamnya di bursa, otomatis terikat terhadap seluruh peraturan yang ada. Terhadap emiten yang mengalami delisting, status dari suatu perusahaan tersebut dihadapan otoritas perusahaan tersebut tetaplah sebagai perusahaan publik, lengkap dengan segala kewajibannya. Status perusahaan publik baru berakhir setelah melakukan suatu proses yaitu proses go private yang sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapepam. Sedangkan terhadap pemegang saham emiten tersebut tetap dilindungi sesuai dengan yang diatur dalam UUPM dan UUPT.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/170/050802374 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Aug 2008 09:46 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110063 |
Preview |
Text
050802374.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |