FirmanantaRespati (2008) Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Efektivitas Pemberian Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Suramadu Sisi Surabaya : studi kasus di Desa Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat judul Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Efektivitas Pemberian Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (Studi Kasus di Desa Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya) . Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) efektifitas dari pasal 12 sampai dengan 18 perpres nomor 36 tahun 2005 mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses jembatan Suramadu di Surabaya (2) faktor penghambat atau pendukung terhadap keefektivan pasal 12 sampai dengan pasal 18 perpres nomor 36 tahun 2005. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis . Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Tanah kalikedinding Kecamatan Kenjeran. Responden yang diambil memenuhi kriteria sebagai pihak yang terlibat dalam proses pemberian ganti rugi sebanyak 14 orang. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder yang didapat dari penelusuran bahan-bahan hukum tertulis. Data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pada pasal 12, 13 dan 15 telah berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dalam artian pasal tersebut efektif terlaksana di lokasi penelitian, hal tersebut di dukung oleh faktor aparat dan masyarakat yang dapat bekerjasama menciptakan efektivitas dalam mewujudkan pelaksanaan ganti rugi sesuai dengan isi dari ketentuan yang berlaku. Untuk pasal 14 tidak dapat ditemukan efektivitasnya dikarenakan tidak adanya lembaga yang diatur di lokasi penelitian. Khusus pada pasal 16, 17, 18 dan 18A pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan isi dari perpres nomor 36 tahun 2005 dan dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut lebih disebabkan faktor masyarakat yang lebih memilih upaya yang mereka anggap lebih mudah yaitu dengan mengajukan keberatan langsung kepada panitia, serta faktor aparat yang lebih menitikberatkan pendekatan secara kekeluargaan. Panitia pengadaan tanah hendaknya lebih tegas dalam menentukan sikap terhadap pemilik lahan yang belum bersedia melepaskan haknya, bila memang diperlukan lembaga pencabutan hak dapat diterapkan. Masyarakat dalam hal ini warga yang keberatan terhadap ganti rugi hendaknya menggunakan haknya dalam menyampaikan keberatannya kepada instansi yang telah ditunjuk oleh Perpres nomor 36 Tahun 2005 dalam hal ini melalui Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/163/050802037 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 06 Aug 2008 09:50 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110055 |
Preview |
Text
050802037.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |