AriantoSuryo (2008) Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan di daerah dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 : studi di Bappeda Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh usaha untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional diseluruh daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar sektor yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar bidang maupun antar wilayah yang didukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh tanah air. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan, kendala – kendala yang dihadapi Bappeda Kota Malang dalam melakukan perencanaan pembangunan dikota Malang, serta mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Bappeda Kota Malang untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang penulis pilih Bappeda Kota Malang yang berkantor di jalan Tugu No. 1 Malang. Responde adalah Kepala Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan dari BAPPEDA kota Malang Dari penulisan ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa peran Bappeda Kota Malang sebagai perencana pembangunan serta pengawas dan pelaksana pembangunan sudah berjalan dengan baik. Namun hal tersebut bukannya tanpa kendala atau hambatan kurangnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia, belum mantapnya koordinasi antara bidangbidang, kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas Pemerintah Kota Malang serta Kurangnya peran serta masyarakat. Dalam hal mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka diperlukan upaya dan solusi agar perencanaan pembangunan berjalan dengan baik. Dengan cara mengirim pegawainya untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan (Diklatpim), bekerjasama dengan dinas-dinas Pemerintah Kota Malang, sering mengadakan rapat koordinasi antar bidang-bidang. Sehingga kerjasama yang dilakukan lebih padu serta berusaha lebih aktif dalam mendengarkan pendapat dari pihak diluar Bappeda Kota Malang seperti dinas-dinas Pemerintah Kota Malang dan DPRD selaku wakil dari rakyat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/158/050801893 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Jul 2008 13:57 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110051 |
Preview |
Text
050801893.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |