Disparitas Putusan Hakim Anak dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian : studi di Pengadilan Negeri Malang

MithaDwiDakaEtawati (2008) Disparitas Putusan Hakim Anak dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian : studi di Pengadilan Negeri Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pengambilan judul ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Agar tidak menambah panjang deretan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, maka perlu adanya sanksi yang tegas, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perlu dipertimbangkan bahwa sanksi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan masa depan anak. Oleh karena itu perlu dilakukan pembedaan perlakuan baik di dalam hukum acara maupun ancaman sanksinya, dengan maksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Seiring dengan banyaknya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut, antara putusan yang satu dengan putusan yang lain terdapat disparitas pidana. Disparitas pidana ini muncul karena adanya kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam upaya mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak serta upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak didasari oleh ketentuan yuridis, yaitu Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 184 KUHAP, Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta faktor nonyuridis yaitu laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai latar belakang kehidupan anak (Pasal 59 ayat (2) jo Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), faktor intern dan ekstern, pernah tidaknya terdakwa anak dipidana dalam perkara yang sama (Pasal 486 jo Pasal 12 ayat (3) KUHP), dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Disparitas pidana dapat terjadi karena adanya kebebasan bagi hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, serta karena faktor umur pelaku yang masih anak-anak. Untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan tersebut dapat dilakukan dengan menunjuk atau menugaskan satu orang hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pencurian yang pelakunya adalah anak, serta dengan melakukan koordinasi antara hakim yang satu dengan lainnya yang memeriksa perkara pidana anak. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sebaiknya tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana perampasan kemerdekaan, namun sebaiknya lebih mempertimbangkan penjatuhan sanksi tindakan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan masa depan anak. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak tetap menjaga objektifitas sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2008/144/050801857
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 01 Aug 2008 14:11
Last Modified: 18 Oct 2021 12:03
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110038
[thumbnail of 050801857.pdf]
Preview
Text
050801857.pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item