RisqiSitaNovanti (2008) Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana fiskal : studi kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak [DJP] Jawa Timur III di Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan ini, penulis berkeinginan untuk mengetahui dan mengupas lebih dalam kendala pemeriksaan bukti permulaan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jatim III Malang serta upaya yang telah dilaksanakan pihak terkait untuk mengatasi kendala yang ada. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya fakta bahwa terdapat tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) oleh penyidik pajak yang mencapai 29 SP3 dari 30 SP3 yang terbit. Hal ini tentu mencerminkan adanya suatu ketidakefektifan pemberlakuan hokum pajak di dalam masyarakat kita. Selain itu, juga berpotensi terhadap keterlambatan penerimaaan negara dimana sektor perpajakan merupakan sumber utamanya. Dalam mengetahui kendala yang dihadapi penyidik pajak serta upaya yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengatasinya, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis untuk melihat fakta empiris yang obyektif. Kemudian data yang diperoleh selama penelitian dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kendala yang dihadapi penyidik pajak yang dimaksud antara lain dari segi kaidah hukum, terlalu banyaknya peraturan yang menjadi dasar hukum materiil dan formil yang harus dikuasai oleh seorang penyidik pajak serta perubahannya yang bersifat tambal sulam, inkonsistensi di dalam UU KUP 2007, perlunya perluasan alat bukti, birokrasi pemeriksaan perbankan yang rumit. Dari segi penegak hukum, kendala yang ada diantaranya kurangnya jumlah penyidik pajak, persepsi penyidik pajak yang belum mengutamakan penegakan hukum, keterkaitan kinerja penyidik pajak dengan pemeriksa pajak di tingkat KPP. Data yang tidak disimpan dengan baik, kurangnya konsentrasi pemeriksa pajak karena adanya persiapan modernisasi, ketidakjelasan sistim reward and punishment. Kendala lain yang dihadapi dari segi fasilitas, yaitu tidak adanya pos anggaran untuk operasional pemeriksaan bukti permulaan dari DJP. Dan yang terakhir dari segi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan serta kurang kooperatifnya wajib pajak, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pajak. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain, perbaikan peraturan perpajakan hingga peraturan pelaksanaannya, modernisasi kantor pajak dengan perbaikan sistim pelayanan hingga kesejahteraan pegawai, sosialisasi perpajakan kepada masyarakat hingga tingkat sekolah. Menyikapi hal yang ada, perlu adanya suatu peraturan pelaksanaan KUP yang memperjelas mekanisme pemeriksaan bukti permulaan sehingga DJP tidak perlu terlalu sering membuat peraturan yang akhirnya dapat bertentangan dengan UU KUP, serta penyederhanaan peraturan perpajakan yang ada, perlu segera dianggarkan biaya operasional pemeriksaan bukti permulaan bahkan hingga tingkat penyidikan, perlunya diformulasikan MoU antar DJP dengan pihak perbankan tentang Standar Operasional Pemeriksaan Perbankan, serta kerjasama dengan Departemen Pendidikan untuk membuat suatu kurikulum khusus tentang perpajakan sehingga sosialisasi perpajakan dapat diterima oleh masyarakat sejak dini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/140/050801853 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Jul 2008 09:34 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110035 |
Preview |
Text
050801853.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |