SigitAgusti (2008) Optimalisasi Penataan dan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang No 1 tahun 2000 : studi di Dinas Pasar Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Dinas Pasar sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, harus segera melaksanakan optimalisasi berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisasi dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang. Dalam upaya untuk mengetahui dan menganalisa optimalisasi penataan dan pembinaan oleh Dinas Pasar terhadap pedagang kaki lima serta beberapa kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar dalam mengatasinya. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Dan seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian, penulis memperoleh jawaban, bahwa Optimalisasi yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang dalam hal penataan meliputi pertama: relokasi tempat usaha pedagang kaki lima. Kedua: penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan optimalisasi dalam hal pembinaan adalah dengan penyuluhan langsung kepada para pedagang kaki lima dan juga sosialisasi Perda No 1/2000, terhadap para pedagang kaki lima. Kendala yang dihadapi meliputi kendala eksternal dan internal. Keterbatasan personil, kurangnya kewenangan dari Bidang PKL Dinas Pasar Kota Malang, serta rendahnya tigkat kesadaran para petugas lapangan menjadi kendala eksternal. Sedangkan hambatan internal berupa keterbatasan lokasi atau tempat relokasi, adanya beberapa tekanan dari pihak yang berkepentingan, serta semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Malang, yang sering berpindah-pindah. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan pedagang kaki lima, melakukan pembinaan dan penertiban secara bertahap, dan meningkatkan kinerja para petugas lapangan, sedangkan kendala internal diupayakan dengan mengintensifkan pembinaan bagi para pedagang kaki lima dan membuat kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya adanya keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kecil khususnya pedagang kaki lima, sebab banyak sekali potensi-potensi yang dapat diberdayakan dari pedagang kaki lima tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/14/050800514 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 03 Mar 2008 09:52 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110034 |
Preview |
Text
050800514.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |