MIksanMaolana (2008) Reaktualisasi Doktrin Politik Islam Tentang Lembaga Pengawas Presiden dalam Konstitusi di Indonesia : Analisis Kritis Nilai-Nilai Pancasila. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan pengawasan presiden yang bisa berakibat pada dijatuhkannya presiden ( Impeachment ) dari jabatannya ternyata menjadi polemik tersendiri pasca terjadinya amandemen keempat Undang Undang Dasar 1945. Indonesia yang menganut sistem presidensil di satu sisi, ternyata kekuatan parlemen masih sangat dominan. Ini terjadi karena Sistem Pemilihan Umum di Indonesia bermasalah. Calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai ataupun gabungan partai, dipilih langsung oleh rakyat begitu pula dengan calon anggota legislatif yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Efek dari pemilu tersebut yaitu Indonesia tidak konsisten menggunakan sistem pemerintahan presidensil karena ternyata DPR memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan presiden bahkan meng- Impeach sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 amandemen Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 7A . Dari hasil pengolahan data serta informasi, justru penulis mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut pada sistem pemerintahan Islam di masa lalu ( Khilafah ). Hal tersebut yang menjadikan penulis tertarik membuat skripsi dengan judul Reaktualisasi Doktrin Politik Islam Tentang Lembaga Pengawas Presiden Dalam Konstitusi Indonesia (Analisis Kritis Nilai- Nilai Pancasila). Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah: 1. Apa saja bentukbentuk doktrin politik Islam tentang lembaga pengawas presiden dalam perjalanan konstitusi di Indonesia? 2. Mengapa perlu dilakukan reaktualisasi doktrin politik Islam tentang lembaga pengawas presiden dalam konstitusi di Indonesia? Dalam membahas masalah yang penulis angkat, metode penelitian yang digunakan adalah, metode yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan histories yuridis politis ( fiqh siyasah ).. Fiqh Siyasah yang penulis tafsirkan sebagai sebuah doktrin politik Islam berkembang dari wacana para pemikir politik Islam sejak zaman pemerintahan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin dan juga dinasti-dinasti Islam masa lalu. Dari paparan sejarah yang penulis lakukan, ternyata sistem pemerintahan Islam saat itu sudah mengenal lembaga perwakilan rakyat (legislatif) yang bernama Majlis Syura yang diselenggarakan oleh ahl al-hall wa al’aqd . Salah satu wewenang lembaga tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap kepala negara (khalifah) yang saat ini menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kekacauan konstitusi atau disorder constitution di Indonesia terutama tentang pengawasan terhadap presiden perlu segera diselesaikan. Dalam hal ini penulis merekomendasikan perlunya dirubah sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Lembaga Obudsman yang komposisinya terdiri dari hakim (Mahkamah Konstitusi), pemuka agama (semisal Majelis Ulama Indonesia) dan akademisi (Guru Besar Perguruan Tinggi/Universitas) yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap presiden juga perlu diselenggarakan di Indonesia yang aturannya dibuat di dalam konstitusi guna menutupi kekurangan sistem pengawasan presiden di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/122/050801640 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 07 Aug 2008 11:13 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 11:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110019 |
Preview |
Text
050801640.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |