IlhamSafarudinMaku (2008) Pengangkatan Anak (adopsi) Sebelum Berlakunya UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama : studi Komparasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Gorontalo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sebelum berlakunya UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, selain non muslim pengangkatan anak bagi calon adoptan yang beragama Islam ataupun pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua/pasangan adopsi yang beragama Islam dapat dilakukan di Pengadilan Negeri, akan tetapi sering terjadi penetapan pengangkatan anak yang tidak mempertimbangkan kepentungan terbaik anak, utamanya perlindungan hak-hak beragama calon adoptan, kondisi ini berbeda dengan fakta di Pengadilan Agama, pengangkatan anak di Pengadilan Agama hanya diperuntukkan untuk orang Islam baik untuk calon adoptan maupun calon orang tua/pasangan adopsi, terdapat perbedaan konsekwensi hukum pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri sangat berbeda dengan Pengadilan Agama pengangkatan di Pengadilan Agama tidak sampai memutus hubungan nazab antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat orang lain, sedangkan dalam hukum Barat yang diterapkan pada Peradilan Negeri, dimana dalam hal pengangkatan anak si orang tua angkat dapat menguasai sepenuhnya terhadap anak angkat sehingga hubungan nazab dapat hilang. Permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah perbandingan implementasi penetapan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama sebelum berlakunya UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, termasuk tentang pertimbangan hakim baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan perihal pengangkatan anak. Penelitian ini menggunakan metode peneltian juridis sosiologis, untuk mengkaji secara nyata tentang pelaksanaan penetapan pengangkatan anak (adopsi) oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebelum berlakunya UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Orang tua/pasangan adopsi di Kota Gorontalo pada faktanya lebih banyak memanfaatkan Pengadilan Negeri dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak dibanding dengan Pengadilan Agama, kondisi itu dipengaruhi oleh keinginan untuk menjadikan posisi adoptan mereka sama seperti anak kandung (dapat mewaris dan menggunakan nasab orang tua/pasangan adopsi) dan karena keterbatasan pengetahuan calon Orang Tua/Pasangan adopsi. Mengingat kondisi masyarakat yang sangat awam hukum maka baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, para hakim menggunakan pendekatan hukum dan non hukum dalam memberikan penetapan pengangkatan anak. Berdasar hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Gorontalo sebelum berlakunya UU NO 3 Tahun 2006 sudah sangat memperhatikan faktor-faktor social justice selain legal justice , sehingga penetapan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak, adapun perbedaan antara pertimbangan Hakim di PN dan PA hanya pada pertimbangan hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/113/050801534 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 06 Aug 2008 09:23 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 11:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110009 |
Preview |
Text
050801534.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |