LinaAriNovianti (2008) Kedudukan Hukum Pemegang Saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Hal Terjadi Kepailitan (Studi Normatif Terhadap Pasal 37 huruf a dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 207 dan Pasal 209 Undang-Undang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kedudukan hukum pemegang saham reksa dana berbentuk perseroan terbatas dalam hal terjadi kepailitan. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya instrumen investasi yang ditawarkan kepada para pemegang saham (investor) dan reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi para investor. Setiap investor pasti menginginkan investasinya akan selalu memberikan keuntungan. Tetapi tidak ada jaminan hasil investasi akan selalu baik. Hal ini bisa terjadi karena kinerja dari perusahaan tidak optimal sehingga pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan reksa dana tidak mencukupi untuk menutup semua pengeluaran perusahaan, yang mengakibatkan perusahaan tersebut melakukan pinjaman untuk menutup semua pengeluarannya. Jika hal ini terus berlanjut, bisa terjadi perusahaan reksa dana tersebut dipailitkan karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Skripsi ini membahas permasalahan kedudukan hukum pemegang saham reksa dana berbentuk perseroan terbatas dalam hal terjadi kepailitan dan akibat hukum dari kepemilikan saham pemegang saham dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan reksa dana berbentuk perseroan terbatas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisa isi ( content analysis ). Dari hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kedudukan hukum pemegang saham reksa dana berbentuk perseroan terbatas dalam hal terjadi kepailitan adalah termasuk limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan. Sedangkan terkait dengan masalah akibat hukum dari kepemilikan saham pemegang saham dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan reksa dana berbentuk perseroan terbatas, boedel pailitnya adalah harta kekayaan perusahaan reksa dana perseroan terbatas itu sendiri dan bukan harta kekayaan pemegang saham pribadi. Jadi, saham dari pemegang saham tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan dan harus dikembalikan kepada pemegang saham apabila perusahaan pailit. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapepam hendaknya lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat berkenaan dengan eksistensi reksa dana dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, manajer investasi sebagai pihak yang mengelola reksa dana perlu lebih meningkatkan profesionalismenya, misalnya dengan memberikan kualitas produk dan jasa kepada investor dengan lebih baik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/105/050801456 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 06 Aug 2008 10:05 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 11:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110003 |
Preview |
Text
050801456.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |