AgoesOctavianto (2007) Pertentangan antara Pasal 95 ayat 1 KUHAP dengan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 sebagai dasar dilakukannya pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 95 ayat 1 KUHAP merupakan dasar hukum menjadi landasan seorang tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena tindakan yang salah dari aparat penegak hukum. Akan tetapi permasalahan timbul karena penjelasan pasal ini mempersempit hak untuk menuntut ganti kerugian. Adanya penjelasan pasal ini membuat hak konstitusional yang diatur oleh UUD 1945 seseorang dirugikan. Pertentangan inilah yang menjadi dasar seorang pihak untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi akibat berlakunya undang-undang menyebabkan hak onstitusi seseorang dirugikan. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai Bagaimanakah wujud pertentangan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan apakah Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP perlu untuk diajukan Judicial Review . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimanakah wujud pertentangan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP dengan pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 95 ayat 1 KUHAP perlu untuk diajukan Judicial Review ke mahkamah kostitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan analisis data menggunakan content analysis . Untuk mengajukan permohonan judicial review seorang pemohon harus menyertakan alasan pengajuan judicial review . Salah satunya adalah bahwa sebuah ketentuan undang-undang itu telah bertentangan dengan undang-undang dasar. Pasal 95 ayat (1) KUHAP sejatinya menjadi dasar yang kuat bagi korban salah tangkap atau salah tindakan kepolisian untuk menuntut ganti rugi. Namun, penjelasan pasal 95 ayat (1) justeru memupus harapan korban untuk menuntut ganti rugi. Pasal 95 ayat (1), secara normatif membatasi bahkan mengeliminasi makna kebebasan yang terkandung pada frase “tindakan lain” dalam pasal 95 ayat (1). Penjelasan pasal 95 ayat (1) dinilai sangat merugikan bagi korban. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan arti dari isi pasal 95 ayat (1). Yaitu pertentangan frase “tindakan lain” dalam ketentuan pasal dengan penjelasannya. Jika dalam ketentuan pasal frase “tindakan lain” mempunyai arti yang luas atau bebas, lain halnya dengan penjelassannya yang di persempit hanya sebatas tindakan kerugian akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Isi hukum harus ditentukan menurut dua azas, yaitu asas keadilan dan manfaat. Penjelasan dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP telah mengeliminasi hak kebebasan yang terkandung dalam ketent uan pasalnya dan tidak mencerminkan sebagai hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga perlu untuk diajukan Judicial Review .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/356/050901851 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Jul 2009 10:27 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 03:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109987 |
Preview |
Text
050901851.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |