WinYunanPutra (2007) Penerapan Penyelesaian Utang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 : studi pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pasuruan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai penerapan penyelesaian utang pajak bumi dan bangunan di kota Pasuruan, yang pelaksanaan penelitian di KP PBB kota Pasuruan. Eksistensi dari suatu pembangunan nasional itu membutuhkan biaya yang pembiayaan pembangunan itu sendiri berasal dari penerimaan negara yakni dari sektor pajak. Untuk itu pajak merupakan salah satu sumber devisa negara yang pemungutannya bersifat politis dan strategis. Dalam melakukan pemungutan pajak banyak hambatan yang dihadapi oleh KP PBB Pasuruan dikarenakan wajib pajak yang sengaja berbuat curang dengan menutupi tentang keadaan yang sebenarnya sehingga petugas KP PBB mengeluarkan surat teguran, surat paksa hingga penyitaan yang dilanjutkan dengan pelelangan. Hal inilah yang menyebabkan semakin meningkatnya utang pajak yang secara langsung akan berdampak pada menurunnya penerimaan negara. Berlatar belakang dari permasalahan itu, penulis mengangkat permasalahan mengenai Penerapan Penyelesaian Utang Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994. Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan di KP PBB Pasuruan, maka akan dijelaskan tentang hambatan yang dihadapi dan alternative penyelesaian untuk mencegah semakin meningkatnya utang pajak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan bahan-bahan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan sedangkan analisa dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis baik fakta, sifat maupun gejala-gajala yang timbul dimasyarakat yang berupa perilaku manusia dan peranan kinerja badan hukum atau aparat/petugas KP PBB Pasuruan dalam menerapkan aturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sudah dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kemudian hambatan-hambatan itu timbul karena dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, kinerja petugas KP PBB Pasuruan yang kurang tegas dan kurang efisien dalam menerapkan hukum, serta kurang tersedianya sarana dan prasarana. Upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan cara membuat langkah-langkah kebijakan atau petunjuk kemanan dalam hal pengamanan asetaset negara pada kegiatan penagihan, bagi wajib pajak yang pailit diberikan penundaan piutang pajak Bumi dan Bangunan, kemudian apabila Wajib Pajak tidak berada di tempat maka petugas pajak dalam menyampaikan Surat Penagihan PBB dapat dilaksanakan dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya ataupun lewat media massa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/351/050801609 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 06 Aug 2008 08:59 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 01:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109982 |
Preview |
Text
050801609.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |