Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memberikan Layanan Purna Jual Sesuai Yang Diperjanjikan Dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

DGEkaMarthaP (2007) Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memberikan Layanan Purna Jual Sesuai Yang Diperjanjikan Dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai masalah Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memberikan Layanan Purna Jual Sesuai Yang Diperjanjikan Dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dilatarbelakangi dengan perkembangan aktifitas perekonomian di bidang perdagangan mengakibatkan semakin meningkatkan angka kejahatan ekonomi khususnya di bidang pelayanan purna jual. Besarnya pengaruh layanan purna jual dalam keberhasilan perdagangan, disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara-cara yang merugikan konsumen. Salah satu bentuk perbuatan yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha adalah memberikan janji fasilitas layanan purna jual, namun tidak bersedia untuk memenuhinya. Pengenaan sanksi administratif pada kenyataannya tidak dapat menjerakan pelaku usaha, maka dibutuhkan sanksi yang lebih tegas yaitu sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan yaitu apakah pelaku usaha yang tidak memberikan layanan purna jual sesuai dengan yang diperjanjikan berdasarkan pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perlindungan konsumen dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Permasalahan yang kedua yaitu Apa kendala-kendala yuridis dalam mempertanggungjawabkan secara pidana pelaku usaha yang tidak memberikan layanan purna jual sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen? Dalam upaya mengetahui jawaban dari permasalahan diatas, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif , meliputi penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal yaitu antara pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pasal 378 KUHP. Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan penalaran induktif, dan interpretasi teleologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban, bahwa tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan layanan purna jual sesuai yang diperjanjikan, serta terkait dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut, memenuhi unsur tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP). Namun terdapat kendala yuridis, berlakunya asas lex specialis derogate lex generalis menyebabkan pelaku usaha tersebut hanya dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu dilakukan revisi terhadap pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari sanksi administratif menjadi sanksi pidana

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2007/346/050801386
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited:	09 Jul 2008 13:47
Last Modified:	29 Oct 2021 01:42
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109978

Preview

Text 050801386.pdf Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item