MochammadAmirudinIchda (2007) Praktek penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan : studi di Pengadilan Negeri Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Meningkatnya intensitas diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai second class citizen makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK). Pemberian sanksi terhadap suatu tindak pidana merupakan sarana represif dalam upaya menanggulangi suatu tindak pidana termasuk dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana perkosaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana perkosaan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, serta untuk menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pidana perkosaan. Dalam penelitian ini penulis memilih tempat di Pengadilan Negeri Malang dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif melalui langkah mencari masalah, kendala yang dihadapi serta solusi pemecahan masalah berdasarkan kerangka teori hukum dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil, bahwa pelaku tindak pidana perkosaan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Malang dijerat dalam pasal 285 KUHP, sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah sanksi pidana penjara, paling lama 1 tahun 8 bulan, dan paling ringan 5 bulan 12 hari. Kendala yang dihadapi dalam proses peradilan tindak pidana perkosaan ini berawal dari proses penyidikan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Reskrim Polresta Malang, menyangkut masalah keutuhan barang bukti, teknis pengumpulan barang bukti dan teknis pemeriksaan forensik dan laboratorium serta pengetahuan tim pemeriksa. Menindak lanjuti hasil penelitian tersebut ada beberapa yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pidana perkosaan selain didasarkan pada pasal 285 KUHP, juga perlu didukung dengan pengesahan RUU KUHP, sebab materi dalam RUU-KUHP yang akan disahkan tersebut sudah mencakup arti yang luas mengenai tindak pidana perkosaan ini, serta dibuatnya Undang-Undang tentang anti Perkosaan untuk merespon ketiadaan sistem perlindungan yang komprehensif tidak saja untuk melindungi korban tetapi juga untuk mencegah terjadinya peristiwa perkosaan atau ancaman kekerasan seksual yang menimpa perempuan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/333/050800340 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Feb 2008 10:22 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 01:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109967 |
Preview |
Text
050800340.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |