DennySaputraKurniawan (2007) Problematika Pegawai Negeri Sipil Dalam Penataan/Pengisian Jabatan Struktural dalam Perspektif Good Governance : studi kasus di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum penulis menulis skripsi dengan judul Problematika Pegawai Negeri Sipil Dalam Penataan/Pengisian Jabatan Struktural Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan). Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pegawai negeri sipil yang belum menduduki jabatan struktural yang sesuai dengan pangkat/golongan yang dimiliki. Mudahnya mengikuti DIKLATPIM juga memicu pegawai negeri sipil untuk menuntut jabatan struktural yang sesuai dengan pangkat/golongan yang dimiliki, dan sistem manajemen tertutup dalam penataan/pengisian jabatan struktural turut memberi andil semakin susahnya objektivitas dari kegiatan tersebut untuk dapat tercapai, sehingga bertolak belakang dengan prinsip good governance, dan ketidaksiapan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan konsep kelembagaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juga akan menambah beban kerja Badan Kepegawaian Daerah dalam penataan/pengisian jabatan struktural. Untuk itu maka rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Problematika apakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penataan/pengisian jabatan struktural pegawai negeri sipil serta apa saja penyebab terjadinya problematika tersebut, (2) Bagaimana dampak dari problematika tersebut terhadap penataan/pengisian jabatan struktural pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan upaya-upaya apakah yang dapat dilaksanakan untuk mengatasinya (dalam perspektif good governance). Tujuan penulisan skripsi ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang problematika dan sebab-sebab terjadinya problematika tersebut yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan di dalam penataan/pengisian jabatan struktural pegawai negeri sipil yang sesuai dengan pangkat yang dimiliki.(2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang dampak yang ditimbulkan dari problematika penataan/pengisian jabatan struktural pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta upaya–upaya apa saja yang sekiranya dapat ditempuh untuk mengatasinya. Maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sedangkan tehnik analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan fakta yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang kemudian menganalisa fakta yang ada dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya pegawai negeri sipil yang belum mendapatkan jabatan struktural yang sesuai dengan pangkat yang dimiliki merupakan akibat dari terbatasnya formasi kepegawaian yang ada, tentu saja peningkatan kualitas kinerja / kompetensi mutlak untuk dilaksanakan selain menempuh strata pendidikan yang lebih tinggi guna mendapat point plus pada saat masuk dalam nominasi pengisian jabatan struktural yang lowong. DIKLATPIM harus tepat sasaran dan dibutuhkan aturan yang lebih konkret bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikutinya, sehingga materi DIKLATPIM dapat diterapkan pada saat menduduki jabatan struktural yang sesuai nantinya. Sistem manajemen yang tertutup bertolak belakang dengan prinsip good governance, pemahaman ini sudah selayaknya untuk dirubah, dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan secara transparan. Di dalam menyongsong dilaksanakannya konsep kelembagaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, hendaknya langkah awal dalam penataan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural tertentu segera disiapkan daftar nominatornya. Sehingga, kapan pun konsep kelembagaan yang baru dilaksanakan, setidaknnya penumpukkan pekerjaan dalam penataan/pengisian jabatan struktural tidak terjadi, dan Badan Kepegawaian Daerah hanya tinggal menunggu hasil sidang BAPERJAKAT.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/324/050800108 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Jan 2008 11:27 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 01:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109958 |
Preview |
Text
050800108.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |