NormaInnad`dina (2007) Implementasi Perijinan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Periode Tahun 2006-2007 terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Kota Tuban : studi di Kabupaten Tuban. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi Perijinan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Kota Tuban. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya alih fungsi lahan yang peruntukkannya pada perumahan dan pemukiman tetapi digunakan untuk kegiatan yang lainnya seperti fasilitas perdagangan dan jasa, serta fasilitas pendidikan dan perkantoran. Keadaan ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian karena berkurangnya peruntukkan lahan untuk perumahan dan pemukiman.Permasalahan ini dititik beratkan pada implementasi dalam perijinan pembangunan perumahan dan perumahan serta kendala dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat pemerintah. Kajian pustaka dalam penelitian ini menjelaskan tentang perijinan, perencanaan tata ruang kota, kajian umum mengenai kota dan kajian umum mengenai perumahan dan pemukiman. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Kemudian seluruh data dianalisa secara analisis deskriptif untuk data primer dan teknik analisa isi (content analisys) untuk data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tuban didasarkan atas bahwa Kota Tuban sebagai salah satu bagian dari pengembangan wilayah GERBANGKERTOSUSILO yang mempunyai skala prioritas tertinggi dari Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) lain yang ada di Jawa Timur dan posisi Kota Tuban yang strategis sebagai jalur pantura. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi perijinan pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan melalui penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan dengan cara pemohon harus mengisi formulir permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang telah disediakan di Unit Pelayanan Terpadu. Setelah syarat-syarat terpenuhi, lalu diserahkan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) untuk memperoleh advice planning. Setelah advice planning dikeluarkan oleh Dinas Kimpraswil dan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan disetujui maka berkas-berkas tersebut diserahkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban untuk mendapat persetujuan dari Bupati. Ijin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim peneliti Ijin Mendirikan Bangunan mengenai persyaratan administrasi dan teknis. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya permohonan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/319/050800087 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Feb 2008 14:09 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 01:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109953 |
Preview |
Text
050800087.pdf Download (8MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |