Perlindungan Hukum bagi perempuan pekerja rumahan dari praktik penyimpangan Sistem Pengupahan : studi Efektivitas Pasal 88-98 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Sektor Anyama

EliSandraWidowati (2007) Perlindungan Hukum bagi perempuan pekerja rumahan dari praktik penyimpangan Sistem Pengupahan : studi Efektivitas Pasal 88-98 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Sektor Anyama. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan pekerja rumahan dari praktik penyimpangan sistem pengupahan. Hal ini dilatar belakangi sebagian besar buruh perempuan yang bekerja di sektor informal, seperti pada perempuan pekerja rumahan anyaman rotan di Balearjosari. Perempuan pekerja rumahan yang mengambil bahan dari majikan dan melangsungkan proses produksi di rumahnya dengan upah bijian atau per unit produk yang disepakati (putting-out system workers). Tetapi upah bijian atau per unit produk yang diterima perempuan pekerja rumahan sering kali tidak sesuai dengan yang disepakati. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik penyimpangan pengupahan terhadap perempuan pekerja rumahan anyaman rotan di Balearjosari, bentuk perlindungan hukumnya, hambatan-hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum, upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis yaitu penelitian pada kenyataan di lapangan. Kemudian dianalisis secara Analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan pengupahan yang dilakukan oleh majikan yaitu Upah yang diterima oleh perempuan pekerja rumahan lebih rendah dari upah minimum Kabupaten/Kota, upah yang diberikan kepada perempuan pekerja rumahan tidak tepat pada waktunya, dan upah yang diterima perempuan pekerja rumahan sering kali kurang dari kesepakatan. Bentuk perlindungan hukum dari Dinas Ketenagakerjaan adalah dengan memberikan pengawasan, perlindungan hukum represif dan preventif. Upaya perlindungan hukum tersebut secara eksplisit tertulis dalam (Petunjuk teknis) Juknis, tetapi tidak dilaksanakan karena Dinas Ketenagakerjaan mengalami hambatan preventif yaitu masih banyak majikan yang belum melaporkan buruhnya ke Dinas Ketenagakerjaan dan terbatasnya pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan. Represif yakni buruh masih takut untuk melapor ke Disnaker bila terjadi pelanggaran hak, sikap majikan yang tidak kooperatif membuat Dinas Ketenagakerjaan sulit untuk menemui dan meminta keterangan majikan, serta adanya penipuan data yang dilakukan oleh majikan membuat Dinas Ketenagakerjaan kesulitan untuk meneliti sebab-sebab pelanggaran hak-hak buruh yang bersangkutan. Sedang dari MWPRI mengupayakan perlindungan dengan merekomendasikan Konvensi Pekerja Rumahan No.177/1996.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2007/309/050800050
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited:	18 Jan 2008 13:32
Last Modified:	29 Oct 2021 01:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109947

Preview

Text 050800050.pdf Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item