StephenDianPalmaSitanggang (2007) Sinkronisasi Peraturan Eksekusi Mudah dan Pasti Objek Hak Tanggungan Kaitannya dengan Parate Executie dalam Hak Tanggungan : studi Normatif Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Be. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Penulisan skripsi ini, peneliti mengangkat judul Sinkronisasi Peraturan Eksekusi Mudah dan Pasti Objek Hak Tanggungan Kaitannya Dengan Parate Executie Dalam Hak Tanggungan (Studi Normatif Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Apakah eksekusi objek Hak Tanggungan kaitannya dengan parate executie berdasarkan Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) butir a sinkron dengan eksekusi objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3), juncto Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, selain itu juga meneliti mengenai (2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk melindungi Hak Verhaal-nya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analitycal approach). Setelah bahan hukum tersedia, akan dikaji secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umumnya ke dalam keadaan yang khusus, kemudian guna mengembangkan interpretasi pasal-pasal atau peraturan perundangan lain yang terkait dengan penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif kualitatif . Dari analisis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Eksekusi objek Hak Tanggungan berdasarkan hak kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri sesuai ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) butir a Undang-Undang Hak Tanggungan tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) butir b juncto Pasal 14 ayat (2) dan (3) serta dengan Pasal 20 ayat (2) dan (3). Kemudian dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa perlindungan hak kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk memenuhi hak verhaal-nya diberikan oleh undangundang secara ex lege yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu mengenai parate executie dan Pasal 20 ayat (1) butir a, serta atas dasar peraturan-peraturan organik lainnya seperti Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE –21/PN/1998 angka 3 yang menyatakan bahwa lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah tergolong pada lelang sukarela.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/303/050703364 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 08 Jan 2008 14:09 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 01:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109941 |
Preview |
Text
050703364.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |