YoyokJunaidi (2007) Hambatan Pelaksanaan Putusan serta merta sebagai Upaya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang Ringan : studi di PN Kediri dan Posbakum IKADIN MAlang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Hambatan Pelaksanaan Putusan Serta Merta sebagai Upaya Asas Peradfilan Sederhana, Cepat dan Bioaya yang Ringan. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya tuntutan hak yang diajukan mengakibatkan proses peradilan tidak dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan khususnya dengan pelaksanaan putusan serta merta dalam bidang hukum perdata. Disisi yang lain para pencari keadilan membutuhakan penyelesaian yang cepat demi terjaminnya kepastian hukum. Berdasarkan pasdal 180 (1) HIR / Pasal 191 (1) R.bg tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) adalah merupakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukannya banding maupun kasasi, kenyataannya ternyata dalam praktek pelaksanaan putusan serta merta yang merupakan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam upaya mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan putusan serta merta yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Posbakum IKADIN MAlang, berikut dengan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kuasa hukum termohon eksekusi yang pelaksanaan putusan serta mertanya dalam tingkat banding dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian Seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hambatan pelaksanaan putusan serta merta di Pengadilan Negeri Kediri adalah berupa hambatan intern dan hambatan ekstern./ hambatan intern berupa banding, dan hambatan ekstern berupa faktor kemanusiaan, faktor ekonomi dan faktor hukum. Hambatan-hambatan tersebut diatas itulah yang mempengaruhi dilakukannya putusan serta merta. Sedangkan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kuasa hukum termohon eksekusi yang pelaksanaan putusan serta mertanya dalam tingkat banding dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi berupa upaya pemulihan pada waktu barang masih dalam keadaan utuh dan upaya pemulihan pada waktu barang telah musnah. Pemulihan dalam keadaan utuh dilakukan dengan pemulihan secara fisik, karena barang/objek sengketa masih mungkin untuk dilakukan upaya pemulihan secara fisik. Sedangkan upaya pemulihan pada waktu barang telah musnah, dilakukan beberapa alternatif yaitu dengan mengganti dengan sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang/objek sengketa pada waktu pemulihan, dengan mengganti dengan barang yang sama nilai dan jenisnya pada waktu pemulihan dilakukan. Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu kiranya ada koordinasi yang baik antara PN, PT, dan MA terhadap pelaksanaan putusan serta merta, sehingga pelaksanaan putusan serta merta dilaksanakan sebagaimana mestinya, untuk mewujudkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan dan tidak menimbulkan permasalahan baru jika putusan serta merta yang telah dilaksanakan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/286/050703206 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Dec 2007 10:25 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109927 |
Preview |
Text
050703206.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |