MRezaBondanW (2007) Faktor-faktor penyebab ditolaknya ganti kerugian dalam praperadilan : studi di Pengadilan Negeri Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Terbentuknya Praperadilan pada prinsipnya bertujuan melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa seperti dalam penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dan penuntutan agar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Masalah dalam Praperadilan dalam kenyataan ternyata berbeda dari sesuatu yang dianggap ideal, karena jumlah kasus Praperadilan yang diajukan ke Pengadilan sedikit, ada yang gugur atau sebagian besar ditolak tuntutan,lebih spesifik masalah yang terjadi adalah tentang tuntutan ganti kerugian dalam Praperadilan yang ditolak padahal yang disangkakan dinilai cukup bukti oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Dari minimnya permohonan Praperadilan yang diterima maka perlulah dicari apa saja penyebab ditolakya tuntutan ganti kerugian dalam Praperadilan Dalam upaya mengetahui faktor-faktor ditolaknya ganti kerugian dan realita Praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Malang maka metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan berdasarkan peraturan atau ketentuan hukum, serta dikaitkan dengan penerapannya pada realitanya. Data-data yang didapat kemudian dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yakni mengenai realita kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Malang, Dalam kurun waktu tahun 2001-2007 dari 5 perkara Praperadilan yang masuk, jumlah yang ditolak adalah 5 perkara dan tidak ada gugatan yang diterima. Sedangkan faktor-faktor ditolaknya ganti kerugian dalam Praperadilan adalah disebabkan seperti kekurangpahaman pemohon Praperadilan dalam menerapkan aturan dalam Praperadilan, keterangan dari pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang membuat penasehat hukum salah dalam melakukan persepsi dan salah membuat rumusan permohonan Praperadilan, pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan yang hanya menitikberatkan pada segi materi saja, terkesan membesar-besarkan dan kurang proporsional dan dalam persidangan Praperadilan pemohon sering kurang dapat memepertahankan dalil-dalilnya dalam usaha memperoleh ganti kerugian, sehingga membuat Hakim berkesimpulan pemohon tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dari Fakta-fakta diatas perlu adanya tindakan penegak keadilan yang bermoral dan sesuai KUHAP, Penyidik harus lebih hati-hati dalam melakukan penangkapan,penahanan,penghentian penyidikan dan penuntutan serta perlu adanya perbaikan kelemahan-kelemahan KUHAP dan hal-hal yang bersifat teknis operasional seperti misalnya prosedur mendapatkan ganti kerugian dibuat dengan semudah mungkin atau tidak berbelit-belit agar pemohon dapat segera mendapatkan haknya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/284/050703165 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 05 Dec 2007 15:43 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109925 |
Preview |
Text
050703185.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |