EvaYunita (2007) Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah Berkaitan Dengan Budaya Hukum Masyarakat : studi di Sentra Industri Kecil Bugangan Kota Semarang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas masalah Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah Berkaitan Dengan Budaya Hukum Masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya merek yang merupakan roh dari suatu produk, karena merek adalah identitas yang menunjukkan kualitas dan cirri khas suatu produk dan merupakan alat penghubung antara konsumen dan pemilik produk Fungsi merek yang sentral dalam dunia perdangangan perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan curang pelaku usaha lain, termasuk merek milik UKM. Namun perlindungan hukum atas merek baru dapat diberikan jika merek tersebut telah didaftarkan pada DITJEN HKI. Budaya hukum pengusaha UKM dalam merespon merek dan pendaftaran merek merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan perlindungan merek yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dalam upaya mengetahui pemahanan pengusaha Kecil dan menengah tentang merek dan budaya penggunaan merek, budaya hukum pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah, faktor yang berpengaruh terhadap pendaftaran merek bagi UKM serta upaya pemerintah untuk mendorong kesadaran pendaftaran merek di kalangan UKM, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan dengan melihat fakta yang terjadi secara obyektif. Kemudian data kuantitatif akan ditampilkan dalam bentuk tabulasi selanjutnya dianalisis sesuai fokus permasalahan, sedangkan data kualitatif akan diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman UKM mengenai merek sudah baik, namun UKM cenderung mengabaikan pendaftaran merek. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor baik faktor yang terkait dengan diri dan kepribadian pengusaha (factor intern) maupun faktor di luar diri pengusaha (faktor ekstern). Peran Pemerintah Kota Semarang untuk menumbuhkan kesadaran pengusaha UKM dalam melakukan pendaftaran merek dapat dikatagorikan pasif. Program yang selama ini dilakukan terbentur oleh berbagai keterbatasan anatara lain keterbatasan dana. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu kiranya peran aktif pengusaha UKM dalam meningkatkan keswadayaan dalam memperluas jaringan untuk mendapatkan informasi HKI. Pemerintah juga mempunyai tanggungjawab untuk membina UKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui langkah pemberdayaan untuk membentuk pengusaha UKM menjadi manusia yang memiliki kemampuan kritis untuk melihat kendala-kendala social, politik, cultural dan sebaginya dan mencari alternatif solusi dari sistem hukum yang ada.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/283/050703184 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 06 Dec 2007 08:35 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109924 |
Preview |
Text
050703184.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |