DinaMayasari (2007) Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP : studi Pers di Kabupaten Bojonegoro. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan laporan ini membahas masalah Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP. Hal ini dilatarbelakangi pembangunan pers yang berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, meluaskan komunikasi serta sebagai sarana kontrol sosial yang konstruktif. Hal ini perlu dikembangkan adanya interaksi positif antara pemerintah, kalangan pers, dunia akademis, dan masyarakat. Kebebasan pers harus mengedepankan supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi tumbuhnya gaya pers yang mempunyai penampilan ganda. Di satu pihak banyak surat kabar yang memuat berita-berita atau tulisan yang mendidik masyarakat agar mematuhi UU atau kaidah kesusilaan. Permasalahan yang dikaji yaitu mengenai pengaturan tentang kebebasan pers dengan pertanggungjawaban tindak pidana pers dalam UU No. 40 Tahun 1999, upaya penyelesaian penegakan hukum dalam penyikapan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP. Metode pendekatan yang digunakan dalam laporan ini adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP. Pendekatan sosiologis akan menganalisis tentang berbagai aspek sosial terutama terkait dengan penerapan yang dilakukan oleh Radar Bojonegoro dengan alasan merupakan koran lokal satu-satunya yang berada di Bojonegoro yang mementingkan kebebasan pers. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP di Radar Bojonegoro berjalan sesuai dengan apa yang menjadi acuan mereka yaitu lebih cenderung menggunakan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers daripada KUHP. Pengaturan kebebasan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 yang melarang tindakan penganiayaan, pengusiran dan perampasan/pengrusakan peralatan wartawan/kalangan pers.Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegak hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tetapi sering tidak mudah memadukan ketiga faktor tersebut. Kepastian hukum dan keadilan memang tidak sama. Begitu pula keadilan dan kepastian hukum belum tentu seirama dengan kemanfaatan hukum bagi individu-individu dalam penegakan hukum yang berlaku. Kepastian hukum sifatnya menyamaratakan, sedang keadilan sifatnya subyektif atau individual sehingga kemanfaatan dalam penegakan hukum tak selalu seirama dengan keadilan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/231/050702707 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Oct 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109916 |
Preview |
Text
050702707.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |