FairuzMahda (2007) Kajian Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pelanggan Listrik berkaitan dengan Isi Perjanjian Baku Berlangganan Listrik Oleh PT.PLN (Persero). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketentuan berlangganan tenaga listrik yang dibuat oleh PT.PLN (Persero) dengan bentuk standard contract/perjanjian baku yang berat sebelah dan tidak adil, karena posisi tawar antara para pihak tidak ada. Sehingga yang menjadi korban adalah pihak yang lemah secara ekonomis maupun psikologis (konsumen pelanggan listrik). Dengan adanya fenomena seperti itu maka perlu adanya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pelanggan listrik berkaitan dengan isi perjanjian baku oleh PT.PLN (Persero). Dalam penulisan ini, permasalahan yang diangkat adalah kekuatan hukum dari isi perjanjian baku berlangganan listrik oleh PT.PLN (Persero) dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen pelanggan listrik, dan seharusnya isi perjanjian baku dalam ketentuan berlangganan listrik oleh PT.PLN (Persero) yang menjamin perlindungan hukum bagi konsumen pelanggan listrik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan analisa dilakukan dengan metode analisa penalaran induktif dan interpretasi teleologis. Dari hasil analisis, diketahui bahwa unsur-unsur perlindungan terhadap konsumen pelanggan listrik atas penggunaan perjanjian baku tersebut terdapat pada hukum positif Indonesia, yakni KUH Perdata (pasal 1320, termasuk pasal 1323-1325, pasal 1338 (3), dan pasal 1339). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (pasal 2, pasal 7 butir (b) dan (c), pasal 15, pasal 18, pasal 19, pasal 62 ayat (1), dan pasal 63). Jurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1904K/ Sip 1982 tanggal 28 Januari 1984). Serta dengan penerapan doktrin yaitu doktrin ketidakadilan (unsconscionability). Tetapi ternyata keterangan hukum positif tersebut belum termaktub dalam perjanjian baku berlangganan tenaga listrik oleh PT.PLN (Persero), sehingga kekuatan hukum untuk perlindungan konsumen pelanggan listrik masih lemah dalam perjanjian baku tersebut. Dengan cara konsistensi pada aturan-aturan tersebut maka unsur perlindungan hukum bersifat preventif dapat terpenuhi dengan optimal. Walaupun hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap konsumen pelanggan listrik, tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terdapat kekurangan, seperti belum adanya kontrol dalam penggunaan perjanjian baku tentang berlangganan tenaga listrik oleh PT.PLN (Persero). Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera membentuk ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, disamping fungsi kontrol sendiri dari masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/228/050702704 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Oct 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109912 |
Preview |
Text
050702704.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |