Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dibebankan Kepada Perusahaan Masa Tahun Pajak Januari 2004 : studi pada PT. Inti Argo Mulya, Distributoe Lisensi Hoyu Jepang, Waru, Sidoarjo,

PutriRyalHerdaisSusanti (2007) Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dibebankan Kepada Perusahaan Masa Tahun Pajak Januari 2004 : studi pada PT. Inti Argo Mulya, Distributoe Lisensi Hoyu Jepang, Waru, Sidoarjo,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh sebuah perusahaan lisensi. Hal ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya aturan khusus mengenai pembayaran pajak oleh perusahaan lisensi dan bagaimana kontribusi sebuah perusahaan lisensi terhadap pendapatan negara yang bisa dilakukan dengan partisipasi mereka dalam membayarkan pajaknya, serta kendala-kendala apa saja yang mereka hadapi dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, di lapangan banyak dijumpai perusahaan lisensi yang tidak mendaftarkan perusahaannya yang berakibat mereka lolos dari membayar pajak. Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat serius dan merugikan negara. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Inti Argo Mulya, selaku perusahaan distributor lisensi Hoyu Jepang, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dalam arti tidak hanya melihat dari segi peraturan tertulis saja, tapi juga mengkaitkan dengan kondisi-kondisi nyata yang berada di masyarakat. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa PT. Inti Argo Mulya, sebagai perusahaan distributor Lisensi Hoyu Jepang, telah melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan dalam pelaksanaan pembayaran pajaknya, khususnya Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada saat-saat perusahaan mengalami lebih bayar sehingga mengakibatkan perusahaan tidak wajib bayar pajaknya pada masa tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena sistem dari perusahaan itu sendiri yang kurang sistematis. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya keberadaan peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan pembayaran pajak untuk sebuah perusahaan lisensi yang berada di wilayah Indonesia, sebagai upaya untuk meminimalisir kecurangan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan menekan timbulnya kerugian terhadap penerimaan pemasukan negara.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2007/19/050700760
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 29 Jun 2009 09:33
Last Modified: 28 Oct 2021 06:49
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109900
[thumbnail of 050700760.pdf]
Preview
Text
050700760.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item