AiniHidayati (2007) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kerusuhan 29 April 2006 Di Tuban Pada Tingkat Penyidikan : studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tuban. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kerusuhan 29 April 2006 Di Tuban Pada Tingkat Penyidikan. Hal ini dilatarbelakangi adanya kerusuhan pilkada yang terjadi di Tuban pada tanggal 29 April 2006 yang lalu. Kerusuhan Tuban ini merupakan kerusuhan pilkada terbesar di Indonesia sejak adanya pilkada pertama kali di bulun Juni 2005. Dalam kerusuhan ini beberapa bangunan, mobil dan motor dirusak dan dibakar, beberapa SPBU dirusak serta terlukanya puluhan massa dan aparat. Hal ini mengakibatkan banyaknya korban yang timbul akibat kerusuhan 29 April 2006 di Tuban. Dalam upaya menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Tuban kepada korban kerusuhan 29 April 2006 di Tuban, berikut kendala-kendala yang dihadapi Polres Tuban dalam melakukan perlindungan hukum, serta upaya yang dilakukan Polres Tuban untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis viktimologis, mengkaji dan menganalisa fakta yuridis dan viktimologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang diperoleh dari lapang dianalisa secara diskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pada kenyataannya, ada beberapa bentuk pelindungan hukum yang diberikan oleh Polres Tuban kepada korban kerusuhan, seperti: pengamanan pada saat kejadian, penjagaan, rehabilitasi psikologis, serta bentuk-bentuk perlindungan lainnya. Namun juga ada beberapa bentuk perlindungan yang merupakan hak korban yang tidak diberikan kepada korban. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum, yakni terbatasnya anggota Polres Tuban serta terhambatnya penyidikan, karena beberapa hal. Untuk itu, dilakukan upaya-upaya untuk menanggulanginya, diantaranya dengan meminta bantuan tambahan personil dari Polres lain. Menyingkapi fakta-fakta diatas, maka seharusnya pihak Polres Tuban memberikan hak kepada para korban kerusuhan 29 April 2006 untuk menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh masing-masing korban, karena perlindungan yang dibutuhkan oleh masing-masing korban kerusuhan berbeda-beda. Selain itu, kerjasama dengan pihak pemerintah daerah kabupaten Tuban, juga sangat diperlukan dalam perlindungan hukum terhadap korban kerusuhan 29 April 2006 di Tuban.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/12/050700753 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Jun 2009 10:27 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 06:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109893 |
Preview |
Text
050700753.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |