ErwinSuryandaru (2007) Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik terhadap Hubungan Antara Negara Pengirim dan Negara Penerima. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya praktek pelanggaran fungsi misi diplomatik yang dilakukan oleh diplomat. Sementara seorang diplomat dianggap mewakili negara pengirim dan mempunyai kehormatan besar. Seorang diplomat dan keluarganya juga dilindungi oleh hak istimewa dan hak kekebalan. Hak istimewa dan hak kekebalan bagi diplomat dan keluarganya tersebut bahkan diakui dalam hukum internasional. Sebuah pelanggaran, terlepas hal tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekebalan atau tidak, pasti tetap ada implikasi yang menyertai dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan tersebut. Bila orang yang melakukan pelanggaran itu adalah seorang diplomat yang mempunyai kekebalan tentu implikasi bagi pelanggar tersebut akan berbeda bila pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat biasa. Seorang diplomat telah dianggap mewakili negara pengirim. Sehingga bila seorang diplomat melakukan pelanggaran, maka tentunya dapat berimplikasi pada hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Tentu implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima juga diwarnai oleh faktor-faktor politis dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional. Dan implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik dalam kasus satu dapat berbeda dengan kasus yang lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi dan peraturan yang terdapat dalam KUHP yang terkait. Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait. Dari hasil penelitian dengan metode yang telah diuraikan diatas, maka penulis memperoleh jawaban bahwa implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan adalah dapat dikenainya pengusiran. Di dalam pengusiran ada bermacam bentuk dan cara. Salah satunya adalah dengan cara persona non grata. Memang tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik. Pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat tersebut juga dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi menurut hukum nasional suatu negara. Sementara dalam hubungan antara negara pengirim dan negara penerima, implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik dapat berupa tetap harmonisnya hubungan negara pengirim dan penerima atau menjadi buruknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050703148 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Nov 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 06:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109886 |
Preview |
Text
050703148.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |