AinunIsnaini (2007) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap produk jamu yang mengandung bahan kimia obat terkait dengan pasal 8 ayat (3) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang dari penulisan ini adalah semakin banyaknya produk jamu yang dicampur dengan bahan kimia beredar di pasaran mengingat banyak masyarakat menginginkan produk jamu yang lebih cepat terasa khasiatnya. Para pelaku usaha memanfaatkan hal ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari persaingan dunia bisnis. Pengenaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha selama ini masih belum membuat mereka jera. Karena itu tidak sedikit masyarakat yang dirugikan dengan keberadaan jamu yang mengandung bahan kimia ini sehingga perlindungan hukum yang seharusnya di dapatkan oleh konsumen sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak berjalan dengan maksimal. Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif, kemudian seluruh data di analisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM terdiri dari upaya preventif yang berupa sosialisasi UU dan mengambil sampling untuk diuji di laboratorium serta pembinaan yang mana pelaksanaannya belum optimal serta upaya represif yang berupa penyidikan oleh PPNS Balai Besar POM yang dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan untuk menemukan barang bukti. Adapun faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum tersebut terdiri dari faktor penghambat dari aspek yuridis dan aspek teknis. Faktor penghambat dari aspek yuridis yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang sudah terlalu lama yang masih diterapkan dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Sedangkan dari aspek teknis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Internal dan Eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu jumlah SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai serta kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh keterangan dari pelaku usaha mengenai lokasi pabrik dan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya Balai Besar POM melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap peredaran jamu di pasaran dan lebih maksimal lagi dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu diperlukan pula kesadaran dari pelaku usaha untuk tidak memproduksi jamu yang mengandung bahan kimia serta kesadaran dari konsumen sendiri akan bahaya yang mengancam apabila mengkonsumsinya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050703067 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 26 Nov 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 06:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109877 |
Preview |
Text
050703067.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |