NoorAkbarWaliansyah (2007) Pelaksanaan Penyelesaian Utang Pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 Berdasarkan UU No.19 tahun 2000 : studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madiun. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak merupakan salah satu sumber devisa negara terbesar, yang pemungutannya harus didasarkan pada Undang-Undang. Indonesia menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya, yang perhitungannya didasarkan pada jumlah penghasilan dan kekayaan masing-masing Wajib Pajak. Dalam melakukan pemungutan pajak banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak ataupun Wajib Pajak yang sengaja berbuat curang dengan menutupi tentang keadaan yang sebenarnya, sehingga petugas melayangkan Surat Teguran, Surat Paksa hingga adanya penyitaan yang diteruskan dengan pelelangan. Berlatang belakang dari permasalahan tersebut, penulis terinspirasi untuk mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian utang pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan Surat Paksa. Membahas tentang bagaimana pelaksanaanya, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak dan alternatif penyelesaiannya, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menanggapi penagihan dengan Surat Paksa tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pajak serta bermanfaat sebagai bahan pertimbangan instansi pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan baik dari buku-buku maupun dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sedangkan analisa dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh penulis, baik fakta, sifat maupun gejala-gejala yang timbul. Hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madiun adalah bahwa proses pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Madiun sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun banyak hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan yang ada timbul karena faktor ekstern dan faktor intern dari petugas sita sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah dengan melakukan pembayaran atas tagihan tersebut, dengan mengangsur/menunda pembayaran pajak, dengan melakukan verset atau sanggahan
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702854 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Oct 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 06:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109857 |
Preview |
Text
050702854.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |