Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Analisis Normatif pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang

YektiRahmawati (2007) Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Analisis Normatif pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan. Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Undang-Undang Perbankan sebagai undang-undang yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia menempatkan kepercayaan sebagai jaminan utama dalam kegiatan pemberian kredit dan mengisyaratkan adanya agunan/jaminan tambahan apabila jaminan utama tidak mencukupi. Sedangkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang menempatkan Resi Gudang sebagai jaminan utama. Hal ini jelas bertentangan. Selain menempatkan Resi Gudang sebagai jaminan utama tanpa diperlukan adanya agunan lain, Undang-Undang Sistem Resi Gudang belum mengatur secara tegas mengenai bentuk pengikatan dari Resi Gudang. Dimana dengan pengikatan yang belum jelas tersebut membuat bank membutuhkan perlindungan hukum dari negara apabila menerima Resi Gudang sebagai jaminan kredit. Dalam upaya menganalisis bentuk pengikatan yang tepat bagi Resi Gudang dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Terlebih dahulu penulis melakukan metode inventarisasi, dokumentasi kemudian penelusuran kepustakaan. Untuk selanjutnya analisis yang dilakukan menggunakan metode content analysis yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan meneliti ketentuan-ketentuan normatif yang terkait dengan yang mengatur Resi gudang sebagai jaminan kredit perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Sistem Resi Gudang. Hasil yang didapat, adanya kepastian hukum Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan, yaitu dengan bentuk pengikatan Jaminan Gadai, nilai jaminan Resi Gudang yang terjamin, penyerahan atau peralihan dapat dengan endosemen ataupun cessie serta eksekusi Resi Gudang dapat dilakukan apabila debitur cidera janji. Namun pengikatan Resi Gudang dengan Jaminan Gadai memiliki kelemahan, yaitu barang komoditas yang disimpan di gudang tidak dapat langsung dijual apabila harga komoditas tersebut naik namun terlebih dahulu harus melunasi utang piutang yang diperjanjikan sebelumnya. Untuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada bank yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan terdapat 2 (dua) macam perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Melihat hasil tersebut diatas maka perlulah dibentuk lembaga jaminan yang baru yang dapat mencover semua kebutuhan Sistem Resi Gudang kita agar pemberian kredit kepada petani berjalan lancar

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2007/050702851
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 24 Oct 2007 00:00
Last Modified: 28 Oct 2021 06:23
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109855
[thumbnail of 050702851.pdf]
Preview
Text
050702851.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item