Efektifitas penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Surabaya : studi atas Perda no.4 tahun 2000 tentang kebersihan, Perda no.17 tahun 2003 tentang PKL, dan Perda no.3 tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

ZandiFerryansa (2007) Efektifitas penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Surabaya : studi atas Perda no.4 tahun 2000 tentang kebersihan, Perda no.17 tahun 2003 tentang PKL, dan Perda no.3 tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah tidak efektifnya penerapan sanksi pidana atas pelanggaran perda di kota Surabaya. Hal ini dilatarbelakangi atas kondisi banyaknya pelanggaran perda, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaatinya, hal tersebut diperburuk dengan sikap pelanggar yang cenderung melawan petugas penertiban dan tidak menghadiri sidang di pengadilan. Dalam upaya untuk mengetahui tentang faktor apa yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan sanksi pidana atas pelanggaran peraturan daerah di kota Surabaya, serta bagaimana solusi yang dapat ditempuh agar penerapan sanksi pidana tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif, dimana selanjutnya data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis serta containt analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa selain terdapat faktor internal, yaitu pada petugas penertiban di lapangan, terdapat pula faktor yang sangat penting dan berpengaruh sekali terhadap efektifnya sanksi pidana atas pelanggaran perda, yaitu penjatuhan sanksi pidana yang sangat ringan jika dibandingkan ketentuan pidana dalam perda. Menyikapi fakta tersebut diatas, perlu kiranya dalam penjatuhan sanksi pidana atas pelanggaran perda, hakim menjatuhkan sanksi pidana tidak jauh ringan dari ketentuan perda agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar, Demikian pula jika melihat bahwa antara perda kebersihan, PKL, dan perda kependudukan ternyata memiliki hubungan erat, hendaknya pemerintah mulai memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dalam pelayanan dan penyimpanan data kependudukan.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2007/050702587
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 25 Sep 2007 00:00
Last Modified: 28 Oct 2021 06:10
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109843
[thumbnail of 050702587.pdf]
Preview
Text
050702587.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item