Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan : studi di Lapas Klas IIB Blitar

AnggiTaufikSaputera (2007) Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan : studi di Lapas Klas IIB Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini dilatarbelakangi perubahan sistem pemidanaan dari sistem kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan mempunyai orientasi yang berbeda dengan sistem kepenjaraan peninggalan Belanda. Hadirnya Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam struktur kerja Lapas merupakan salah satu bentuk perubahan tersebut. Tim Pengamat Pemasyarakatan di LP Klas II B Blitar sudah ada sejak tahun 1990. Berarti Tim Pengamat Pemasyarakatan di LP Klas II Blitar sudah ada sebelum disahkannya Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada waktu itu berdirinya TPP di LP Blitar berdasarkan SE.Kepala Direktorat Pemasyarakatan tanggal 16 Desember 1983, Nomor : J.H 1/2049, tentang pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan di LP Blitar. Permasalahan yang timbul yaitu; Bagaimana Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di L.P Klas ll B Blitar, serta Apa kendala dalam prosedur kerja Tim Pengamat Pemasyarakatan di LP Klas ll B Blitar dalam melaksanakan tugas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Maka metode yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dengan mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai faktafakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Tim Pengamat Pemasyarakatan di LP Klas II B Blitar yang anggotanya semua dari pejabat Lapas saja, telah menjalankan fungsi pembinaan lanjutan meski belum maksimal karena kurangnya tenaga profesional dan sarana-prasarana dalam Lapas. Adanya berbagai kendala yang dihadapi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Blitar yang mempengaruhi struktur kerja yang tidak ideal merupakan salah satu faktor terhambatnya proses pembinaan lanjutan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak adanya BAPAS dan Hawasmat dalam struktur kerja Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Blitar dilatarbelakangi kurangnya sarana prasarana yang mendukung serta diabaikannya permohonan pihak Lapas oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman mengenai masalah tersebut sehingga tetap terbengkalainya permasalahan tersebut sampai sekarang tanpa ada suatu titik temu penyelesaiannya.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2007/050702311
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 04 Sep 2007 00:00
Last Modified: 28 Oct 2021 06:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109822
[thumbnail of 050702311.pdf]
Preview
Text
050702311.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item