AhmadMuhtasyam (2007) Jaminan perlindungan Hukum Pengaturan Otonomi Asli Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Jaminan Perlindungan Hukum Pengaturan Otonomi Asli Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat inilah yang disebut dengan otonomi desa. Karakteristik otonomi yang dimiliki desa adalah bersifat asli, bulat dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Namun pada implementasinya otonomi asli yang dimiliki desa tidak dapat dilaksanakan dengan leluasa karena adanya interfensi dari pemerintah supradesa. Hal ini terjadi juga di desa-desa di Kabupaten Tulungagung. Dalam upaya mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang pemerintahan desa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 200 sampai dengan pasal 216 tentang pemerintahan desa menjamin pelaksanaan otonomi asli desa di Kabupaten Tulungagung. Maka pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat norma-norma hukum yang ada. Kemudian seluruh data yang ada di analisis secara content analysis (analisis isi). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam konteks negara kesatuan desa tidak dapat melaksanakan otonomi asli yang dimilikinya secara leluasa hal ini dikarenakan dalam prinsip negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yang berdaulat dimana pemerintahan tersetruktur secara vertikal dari pusat hingga daerah yang berarti bahwa daerah termasuk desa adalah kepanjangan tangan pusat dan harus tunduk kepada peraturan pemerintah pusat. Pengaturan otonomi asli desa yang diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 200 sampai dengan pasal 216 tentang pemerintahan desa selanjutnya menyerahkan pengaturan pelaksanaannya kepada Kabupaten atau Kota melalui Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang desa terdapat implikasi pelaksanaan otonomi asli desa sebagai wujud penghormatan terhadap otonomi asli yang dimiliki desa. Namun masih banyak kelemahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang desa hal ini ditunjukkan dengan masih adanya intervensi kabupaten terhadap kewenangan desa yang menjadi bagian dari otonomi asli desa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702308 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 05:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109819 |
Preview |
Text
050702308.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |