TatitHidayani (2007) Upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran beras berpemutih berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : studi di Dinas Perdagangan, Perindustrian,dan Penanaman Modal Kota Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran beras berpemutih. Hal tersebut dilatar belakangi oleh karena meningkatnya kasus peredaran beras berpemutih yang ternyata sangat berbahaya apabila dikonsumsi secara terus – menerus dalam jangka waktu panjang. Dengan adanya fenomena seperti ini maka perlu adanya kajian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran beras berpemutih beserta kendalanya dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Penanaman Modal Kota Surabaya karena dinas ini bertindak dalam sistem pengawasan dan pengendalian perdagangan termasuk beras. Dalam penulisan ini, permasalahan yang diangkat adalah upaya Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal Kota Surabaya dalam melakukan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran beras berpemutih, kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal Kota Surabaya dalam upayanya melakukan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran beras berpemutih, dan upaya Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal Kota Surabaya guna mengatasi kendala yang ada dalam melakukan upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran beras berpemutih. Dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi kepada konsumen / masyarakat, penyidikan, dan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam pembahasan kedua berkaitan kendala yang dihadapi ada dua kendala yakni kendala internal dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal Kota Surabaya sendiri dan kendala eksternal dari konsumen, pelaku usaha, maupun kendala di wilayah kerja. Dalam upayanya mengatasi kendala dilakukan dengan cara pemahaman terhadap substansi UUPK, sosialisasi dan penyuluhan kepada konsumen, bekerjasama dengan Dinas Pertanian, melakukan kerjasama dengan instansi – instansi lain, dan melakukan koordinasi, evaluasi, dan pemantauan satu sama lain dengan instansi lainnya tersebut. Menyikapi fakta – fakta tersebut, perlu kiranya Bagi Disperindag Kota Surabaya dan pemerintah seyogyanya lebih memperhatikan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan bagi masyarakat untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk, dan juga substansi UUPK.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702306 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 05:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109817 |
Preview |
Text
050702306.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |