BickyBudiarko (2007) Perbandingan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin menurut pasal 280 BW dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin menurut pasal 280 BW dan pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP). Hal ini dilatar belakangi dengan masih sangat kurangnya pengaturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum nasional. Sampai dengan saat ini pengaturan tentang kedudukan anak luar kawin yang berlaku secara nasional hanya ketentuan pasal 43 UUP. Pasal tersebut dianggap kurang karena hanya mengatur kedudukan hukum (hubungan perdata) anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan hubungan anak luar kawin dengan ayahnya belum diatur dalam, padahal bila melihat ketentuan pasal 45 UUP kewajiban pemeliharaan dan pendidikan merupakan kewajiban kedua orang tua. Sedangkan menurut ketentuan pasal 280 BW, melalui pengakuan anak baru timbul hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakui. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu menyusun dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum anak luar kawin melalui studi kepustakaan, sehingga dapat diabstraksikan dan dianalisa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat perbedaan prinsip pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dan UUP. Pengakuan anak luar kawin menurut BW merupakan syarat mutlak terjadinya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Sedangkan dalam UUP anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya secara demi hukum, sehingga anak luar kawin terhadap ibunya tidak diperlukan pengakuan untuk memperoleh hubungan hukum. Perihal perbandingan dari ketentuan kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dan UUP yang didasarkan pada beberapa hal antara lain: dasar filosofis, budaya hukum, sistem hukum keluarga, pengakuan anak luar kawin oleh pihak ayah. Dari studi perbandingan ini diperoleh beberapa konsep hukum untuk memberi solusi belum adanya aturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin terhadap ayahnya, yaitu melalui tindakan pengakuan anak sebagaimana diatur dalam BW. Pengakuan dapat digunakan sebagai wujud tanggung jawab perdata dari pihak laki-laki yang menyebabkan terjadinya anak luar kawin. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka prinsip pengakuan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam pasal 280 BW dapat digunakan sebagai aturan pelengkap pasal 43 UUP, terutama berkaitan dengan ketentuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayahnya yang sampai saat ini belum ada pengaturannya. Tetapi penerapan pengakuan anak juga harus memperhatikan pruralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702290 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109811 |
Preview |
Text
050702290.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |