RiskanindaFidjriM (2007) Peran Pemerintah Daerah sebagai investor dalam penanaman modal bila terjadi wanprestasi : studi di Pemerintahan Kabupaten Malang dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Artha Kanjuruhan Pemkab Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Peran Pemerintah Daerah sebagai Investor dalam Penanaman Modal bila Terjadi Wanprestasi. Hal ini adalah dalam rangka untuk melihat sejauh mana peran pemerintah daerah sebagai investor dalam penanaman modal bila terjadi wanprestasi, sehubungan dengan tindakan pemerintah dalam rangka menanamkan modalnya di dalam Perusahaan Milik Daerah (BUMD), karena pada kenyataannya, akhir-akhir ini sering terjadi wanprestasi di dalam praktek. Khususnya yang dalam hal ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal. Dalam upaya menganalisis secara yuridis sosiologis tentang peran pemerintah daerah sebagai penanam modal di dalam Perusahaan Milik Daerah (BUMD) bila pemerintah daerah wanprestasi, untuk mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanaman modal bila pemerintah daerah wanprestasi, untuk mengetahui hambatan-hambatan pemerintah daerah memenuhi prestasi dalam penanaman modal, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa dalam penanaman modal bila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa peran pemerintah daerah sebagai penanam modal di dalam Perusahaan Milik Daerah (BUMD) bila pemerintah daerah wanprestasi adalah antara lain masalah wanprestasi tersebut diselesaikan dengan cara negoisasi dengan pihak-pihak yang terkait, memecahkan masalah dengan meminimalisir resiko, dan sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanaman modal bila pemerintah daerah wanprestasi antara lain adalah dengan cara penyelesaian yang terbaik, baik itu dengan jalur litigasi maupun dengan mediasi dan negoisasi, melakukan monitoring dan evaluasi, dan sebagainya. Dalam memenuhi prestasinya dalam penanaman modal, pemerintah daerah menghadapi hambatan-hambatan antara lain tumpang tindihnya landasan hukum yang dipakai, adanya campur tangan pihak ketiga, pengelolaan manajemen/keuangan, dan sebagainya. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa dalam penanaman modal bila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang antara lain dengan melakukan negoisasi dengan pihak-pihak yang terkait, diselesaikan secara hukum, dengan konsesi / negoisasi, dan sebagainya. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya agar lebih mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang kerjanya; serta membentuk suatu badan pengawas yang bersifat independen yang bertugas mengawasi jalannya kinerja pemerintah daerah selaku pemilik modal dan BUMD selaku pengelola modal, terutama dalam hal pelaksanaan perjanjian penanaman modal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702289 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109810 |
Preview |
Text
050702289.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |