Hamid, Abd (2006) Reformasi Struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai upaya optimalisasi penegakan perdamaian dan keamanan internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan terutama untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang kekal dan abadi sehingga perang dunia yang pernah terjadi sampai dua kali itu tidak akan terulang kembali. Di dalam organisasi PBB, badan utama yang berwenang untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB (Security Council). Namun, ternyata Dewan Keamanan belum dapat optimal dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional itu. Permasalahan yang akan penulis analisa adalah mengapa Dewan Keamanan PBB belum optimal dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, serta apakah upaya yang seharusnya dilakukan terhadap Dewan Keamanan PBB agar tercipta perdamaian dan keamanan internasional. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya struktur dan wewenang dari Dewan Keamanan PBB sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia internasional. Untuk menganalisis upaya yang harus dilakukan terhadap Dewan Keamanan PBB dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia internasional. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu dengan menggali prinsip-prinsip dalam hokum internasional, terutama yang terkait dengan Organisasi PBB (Piagam PBB) , yang dilengkapi juga dengan pemikiran dari filsuf hokum dan ahli hokum. Selain itu penelitian ini juga dilakukan melalui pengamatan empiris secara sederhana atas fenomena-fenomena yang terjadi di dunia internasional., khususnya yang terkait dengan fungsi dan peranan Dewan Keamanan PBB. Seluruh data yang ada kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptatif-kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang ada atau apa yang sudah ada. Dalam pembahasan penulisan ini diketahui bahwa penyebab utama belum optimalnya Dewan Keamanan dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional adalah adanya hak veto yang dimiliki oleh lima Negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris dan China. Terdapat empat hal yang harus di evaluasi terkait dengan hak veto yang dimiliki Negara-negara anggota tetap tersebut, pertama, hak veto bertentangan dengan asas PBB, kedua, hak veto bertentangan dengan prinsip-prinsip hokum internasional, ketiga, hak veto bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta keempat hak veto tidak efektif dalam mencegah adanya invasi suatu Negara. Oleh karena itu maka upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kembali fungsi dan peranan Dewan Keamanan PBB adalah dengan melakukan reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi itu dilakukan dalam dua hal, yang pertama adalah penghapusan hak veto dan kedua adalah penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702136 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 02 Feb 2024 07:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109806 |
Preview |
Text
050702136.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |