WhitaAurumMita (2007) Analisa Normatif Perjanjian Waralaba pada Ayam Bakar Wong Solo ditinjau dari pasal 3 angka 1 ayat (b) PP No. 16 tahun 1997 jo pasal 5 ayat (b) dan pasal 8 Kepmenperindag No.259/Mpp/Kep/7/1997. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai obyek dari perjanjian waralaba yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual, jangka waktu perjanjian dan komparisinya untuk lebih diperjelas di dalam menyusun isi dari akta perjanjian waralaba. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum dalam perlindungannya berdasarkan Pasal 3 Angka 1 Ayat (b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, Pasal 5 ayat (b) dan Pasal 8 Keputusan Menperindag R.I. Nomor 259/MPP/Kep/7/1997. Dalam penulisan skripsi ini, membahas mengenai: (1) bagaimana isi perjanjian waralaba Ayam Bakar Wong Solo ditinjau dari Pasal 3 Angka 1 Ayat (b) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 1997 Jo. Pasal 5 ayat (b) dan Pasal 8 Keputusan Menperindag R.I. Nomor 259/MPP/Kep/7/1997; (2) bagaimana akibat hukumnya apabila perusahaan Ayam Bakar Wong Solo tidak memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 1997 dan Keputusan Menperindag R.I. Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 baik terhadap pewaralaba (franchisor) maupun terwaralaba (franchisee). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi berupa akta perjanjian serta data-data yang berhubungan langsung dengan topik penulisan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Pemilik merek dagang Ayam Bakar Wong Solo yaitu Bapak Puspo Wardoyo mempunyai peranan sebagai franchisor yaitu pemilik, pembina, pembimbing, dan pelindung bagi franchisee dalam usaha waralabanya itu. Dalam pelaksanaan peranannya tersebut, pemilik Ayam Bakar Wong Solo ini harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menperindag Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam menjalankan aturan tersebut, bertujuan agar franchisor tidak menimbulkan akibat hukum yang akan datang dari pihak ketiga dan dapat menjamin kepastian hukum bagi para franchisee. Dalam pelaksanaannya, peranan pemilik merk dagang dalam pemberian fasilitas dan aturan hukumnya kurang jelas mengenai legal dokumennya. Meskipun usahanya dapat dikatakan berhasil dan mempunyai brand image tersendiri di mata masyarakat namun untuk menjamin kekuatan hukumnya sangatlah kurang. Hal ini dibuktikan dengan kurang jelasnya pendaftaran merk dagang dan desain industri yang dipunyai Ayam Bakar Wong Solo, jangka waktu yang dilakukan sesuai atau tidak dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dikaitkan pula dengan aturan payung hukumnya, serta komparisi yang disebutkan dalam akta perjanjian tersebut kurang jelas. Ini semua mengandung cacat hukum yang dapat melahirkan beberapa akibat hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702118 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109804 |
Preview |
Text
050702118.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |