MohammadSugihanto (2007) Kendala Jaksa dalam melaksanakan putusan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kendala jaksa dalam melaksanakan putusan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut didasarkan dengan banyaknya putusan kasasi yang tidak terlaksana dengan baik, jaksa selaku pelaksana putusan kasasi selalu mengalami kendala dalam setiap menjalankan eksekusinya, oleh karena hal tersebut penulis berusaha menuangkan suatu pemikiran yang disertai penelitian pada skripsi ini. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, yaitu Kejaksaan Malang. Kemudian hasilnya dianalisis secara deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jaksa yang ada di Kejakasaan Malang. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan, yang dimaksud jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang ini. Pelaksanaan putusan pengadilan dijelaskan juga pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 270 yaitu “ pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Permasalahan yang dikaji adalah apa factor-faktor terhambatnya pelaksanaan putusan kasasi serta memberikan solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa dalam mengatasi Kendala pelaksanaan putusan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Faktor-faktor penyebab terjadinya terhambatnya pelaksanaan putusan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disebabkan oleh adanya aparat hukum yang tidak disiplin dalam melaksanakan putusan kasasi dan terpidana yang akan dieksekusi melarikan diri, terpidana yang melarikan diri sebagian besar dikarenakan tidak adanya penahanan pada saat proses kasasi berlangsung. Dalam menjalankan tugasnya, tentulah jaksa selaku pelaksana putusan kasasi menemui kendala-kendala yang dihadapi, yaitu sulitnya pihak jaksa untuk mencari terpidana, faktor anggaran yang kurang mendukung dalam bentuk dana operasional, kurangnya kesadaran terpidana akan kewajibannya dalam menjalankan putusan kasasi dan banyaknya masyarakat atau keluarga terpidana yang biasanya menutup-nutupi keberadaan terpidana saat jaksa melaksanakan putusan kasasi. Sedangkan. Upaya yang dilakukan oleh pihak jaksa dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan putusan kasasi yang telah memeperoleh kekuataan hukum tetap yaitu melakukan pengiriman surat panggilan terpidana tentang pelaksanaan eksekusi yang isinya pemanggilan terpidana untuk datang ke kejaksaan dan segera menjalankan putusan kasasi, apabila surat pemanggilan terpidana yang pertama tidak dihiraukan, maka jaksa menggirimkan surat pemanggilan yang kedua hingga surat pemanggilan yang ketiga. Dan sebagai usaha yang terakhir yaitu jaksa membuat laporan kepada pengadilan dan ke kepolisian bahwa terpidana telah melarikan diri, yang kemudian perkara tersebut akan dilimpahkan kepada pihak polisi untuk diusut dan ditindak lanjuti untuk melakukan penggejaran terhadap terpidana yang melarikan diri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702114 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109801 |
Preview |
Text
050702114.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |