RosaChristianingsih (2007) Implementasi pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1963 mengenai kewajiban negara penerima kepada negara pengirim untuk memberikan keterangan tentang kematian warga negara pengirim. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Konvensi Wina 1963 Mengenai Kewajiban Negara Penerima Kepada Negara Pengirim Untuk Memberikan Keterangan Tentang Kematian Warga Negara Pengirim. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya terjadi kasus-kasus kematian TKI legal di Malaysia, yang pemberian keterangan tentang kematian TKI tersebut seringkali terlambat oleh pihak Malaysia sebagai negara penerima kepada Indonesia sebagai negara pengirim. Selain itu, banyaknya kasus-kasus kematian TKI legal tersebut yang tidak diketahui pasti sebab-sebab kematiannya dan seringkali adanya kejanggalan pada kondisi jenazah. Permasalahan dari penulisan karya akademik ini dititkberatkan tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban Malaysia sebagai negara penerima kepada Indonesia sebagai negara pengirim dalam hal pemberian keterangan tentang kematian TKI legal di Malaysia, hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh Malaysia maupun Indonesia dalam pemberian keterangan kematian TKI legal (pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1963), dan upaya-upaya yang dilakukan baik oleh Malaysia maupun Indonesia dalam mengatasi hambtan-hambatan yang dihadapinya. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dilakukan secara Yuridis Empiris, teknik pengumpulan datanya untuk data primer dilakukan dengan cara via email dan wawancara sedangkan data sekundernya dilakukan dengan cara studi dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisis pelaksanaan kewajiban Malaysia tersebut. Analisis data digunakan metode analisis, yaitu penulis melakukan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam hal ini yang dianalisis adalah segala hal dat dan informasi yang berhubungan dengan hasil penelitian, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai negara penerima, dikarenakan Malaysia belum sepenuhnya menerapkan pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1963 tersebut. Kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh Malaysia maupun Indonesia dalam pemberian keterangan kematian TKI legal, yaitu pada masalah penegakan hukumnya di kedu negara yang belum maksimal baik itu dilihat dari segi kaidah hukum, penegak hukum dan warga masyarakatnya. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan baik oleh Indonesia dan Malaysia adalah mengadakan kerjasama dengan merumuskan Law of Prosedure dari Pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1963, kemudian dituangkan dalam MoU (Mandatory of Understanding).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702061 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109799 |
Preview |
Text
050702061.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |