Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka penyelenggaraan penataan kota di Kabupaten Klungkung : studi di Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung Bali

SofyanHadi (2007) Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka penyelenggaraan penataan kota di Kabupaten Klungkung : studi di Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung Bali. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) dalam rangka penyelenggaraan penataan kota khususnya di Kabupaten Klungkung Bali. Hal ini dilatar belakangi meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Klungkung akan berakibat makin meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat baik dari segi tempat tinggal maupun tempat usaha. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkotaan dan pengembangannya peran pemerintah sangat penting karena memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satu bentuk konkrit peranan pemerintah dalam rangka penataan kota adalah pemberian Ijin Mendirikan Banguanan (IMB), untuk itu setiap masyarakat yang akan membangun harus mengajukan permohonan IMB terlebih dahulu. Namun penerapan IMB yang dilakukan pemerintah/aparat penyelenggara sebagai salah satu upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang kota belum memberikan hasil maksimal yang dapat menunjang pemanfaatan kota secara keseluruhan. Dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai proses pengurusan ijin mendirikan bangunan beserta upaya-upaya yang dilakukan dinas perijinan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian dengan mengakaji persepsi di masyarakat dan peranan serta kinerja badan hukum/aparat instansi dalam menerapkan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis mengambil lokasi di Kabupaten Klungkung karena melihat perkembangan yang cukup pesat dalam pembangunan di Kabupaten Klungkung yang akan membawa dampak dan kendala dalam rangka penataan kota. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu Data Primer, peneliti mencari data melalui penelitian di lapangan serta Data Sekunder, peneliti mencari data melalui penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah deskriptif analistis yaitu dengan menggambarkan keadaan di lapangan, kemudian dianalisis dan dicari solusinya berdasarkan norma hukum sehingga dapat ditari kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memperoleh jawaban bahwa upaya yang dilakukan Dinas Perijinan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengurusan IMB adalah dengan memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perijinan, selain itu yang menjadi masalah adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan disekitarnya.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2007/050702060
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 14 Aug 2007 00:00
Last Modified: 28 Oct 2021 04:49
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109798
[thumbnail of 050702060.pdf]
Preview
Text
050702060.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item