DeviHerlina (2007) Penerapan yurisdiksi universal terkait dengan pelanggaran HAM berat sebagai suatu kejahatan internasional : studi pelanggaran HAM yang terjadi pasca jejak pendapat di Timor Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Konsep Yuridiksi Universal terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste sebagai suatu kejahatan internasional. Permasalahan yang akan dibahas yaitu : (1) Apakah pelanggaran yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. (2) Bagaimanakah penerapan Yurisdiksi Universal di Indonesia terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur sebagai suatu kejahatan internasional Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatik bertujuan untuk melakukan analisis dan mengkaji produk hukum yang berupa perundang-undangan, konvensi internasional, dan deklarasi internasional yang menekankan pada Yurisdiksi Universal terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur.. Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang, Konvensi-konvensi Internasional, maupun deklarasi Internasional yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen. Data sekunder diperoleh dari data dokumen resmi, laporan dan artikel dari para ahli dan data Tersier diperoleh dari bahan hukum kepustakaan seperti alat Bantu catatan baik dari kamus bahasa sebagai alat Bantu dalam mengartikan bahasa dan konsep hukum yang hendak diteliti.Untuk diadakannya Peradilan HAM yang bersih dan sehat dari segala intervensi, yang dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terlibat terutama pihak yang menjadi korban dan kenetralan KPP yang sangat penting peranannya dalam hal ini. Dan diharapkan Pemerintah Indonesia untuk segera mengulang pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur, dan Pembentukan KKP dalam konteks pemajuan dan perlindungan HAM dalam wilayah NKRI merupakan preseden penting dan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di kemudian hari, karena Arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran HAM di kemudian hari tidak akan terlepas dari preseden yang telah dibangun dalam kaitan pembentukan KKP ini sehingga bukan mustahil jika diprediksi bahwa implementasi UUD 1945 dan perubahanannya serta Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di masa yang akan datang akan mengalami hambatan-hambatan berarti baik secara social,politis dan hukum
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701868 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109785 |
Preview |
Text
050701868.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |