MochamasSyafrizalB (2007) Implementasi kewajiban hakim mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan pada perkara anak nakal : studi di Pengadilan Negeri Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 UU Pengadilan Anak dan Kendala Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 UU Pengadilan Anak serta Upaya untuk mengatasi kendala tersebut di Pengadilan Negeri Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus tindak pidana yang pelakunya anak. UU Pengadilan Anak sebagai dasar hukum pemeriksaan perkara pidana yang pelakunya anak. Pasal 59 ayat 2 UU Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak wajib mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Dan pada penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “wajib” adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang, jenis data primer diperoleh dengan wawancara, data sekunder berupa literatur dan peraturan perundangundangan. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Sampel Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang. Teknik Analisis Data secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pasal 59 ayat 2 UU Pengadilan Anak belum sepenuhnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Malang. Pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan dijelaskan dalam putusan hanya jika masih ada upaya hukum lagi, misalnya banding. Akan tetapi jika perkara tersebut pembuktiannya sederhana dan diputus secara singkat, maksudnya perkara tersebut sudah jelas, sudah terbukti sebelum diputus, terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan tidak upaya hukum lagi berarti putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan, pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan tidak dijelaskan dalam putusan. Hakim dalam mempertimbangkan laporan kemasyarakatan pada putusan perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang belum berjalan maksimal. Ada kendalakendala yang menghambat, kendala-kendala tersebut diantaranya kendala teknis yaitu jumlah Hakim yang hanya satu orang dan pemahaman Hakim terhadap mempertimbangkan laporan kemasyarakatan hanya sebatas mempertimbangkan, laporan kemasyarakatan tidak selalu berpengaruh terhadap putusan Hakim. Kendala yuridis yaitu UU Pengadilan Anak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mempertimbangkan. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan upayaupaya, yaitu untuk mengatasi kendala teknis dilakukan upaya Ketua Pengadilan Negeri mengusulkan penambahan jumlah Hakim Anak kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengadakan pelatihan terhadap Hakim Anak. Untuk kendala yuridis dilakukan pengkajian ulang tentang yang dimaksud dengan mempertimbangkan laporan kemasyarakatan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701815 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109780 |
Preview |
Text
050701815.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |