Astrianne, Yuninda (2007) Penerapan pasal 90 Undang-undang No. 15 tahun 2001 terhadap pemalsuan merek produk distribution outlet : studi di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya bisnis distro di Kota Malang dan kebanyakan pemilik merek produk distro tidak mendaftarkan mereknya karena alasan kreatifitas dan idealisme pemilik merek tersebut. Di satu sisi, pendaftaran merek sangat penting bagi perlindungan merek produk distro. Oleh karena itu, perlu dibahas secara mendalam mengenai penerapan Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap pemalsuan merek produk distro di Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 terhadap pemalsuan merek produk distro di Kota Malang, kendala yang dihadapi pemilik merek produk distro, pihak kepolisian, dan Hakim Pengadilan Negeri dalam penerapan Pasal 90 UU Merek terhadap pemalsuan merek produk distro di Kota Malang, serta upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan, bahwa penerapan Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 terhadap pemalsuan merek produk distro di Kota Malang belum optimal. Seluruh pemilik merek belum mendaftarkan mereknya, sehingga Pasal tersebut tidak dapat dikenakan terhadap pemalsuan merek produk distro. Dari tahun 2001-2007, Polresta Malang hanya menangani kasus pemalsuan merek obat dan kosmetik, itupun mengalami penghentian penyidikan. Dalam 5 tahun terakhir, PN Malang belum pernah menangani kasus pemalsuan merek. Hal ini menunjukkan Pasal tersebut belum berjalan optimal, termasuk pada pemalsuan merek produk distro. Kendala yang dihadapi pemilik merek produk distro dalam penerapan Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 terhadap pemalsuan merek produk distro adalah adanya keengganan dalam pendaftaran merek, adanya ketidaktahuan terhadap pemalsuan merek produknya, dan adanya anggapan bahwa penyelesaian kasus pemalsuan merek melalui jalur hukum, tidak membawa keuntungan. Dari pihak Polresta Malang, kendala yang dihadapi adalah karena Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 digolongkan menjadi tindak pidana aduan, tidak adanya koordinasi Polisi dengan PPNS, dan sulitnya mendatangkan saksi ahli. Dari hakim PN Malang, kendala yang dihadapi adalah karena kekuasaan hakim PN bersifat pasif, dan sulitnya mendatangkan saksi ahli. Menyikapi fakta tersebut, maka seharusnya pemilik merek harus segera mendaftarkan mereknya, polisi harus melakukan koordinasi dengan PPNS, Hakim PN menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada pemalsu merek, serta pemerintah dapat mempermudah pendaftaran merek, melakukan sosialisasi UU No. 15 Tahun 2001, dan membentuk PPNS dari Dirjen HKI ke daerah.
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701794 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 10 Nov 2021 06:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109778 |
Preview |
Text
050701794.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |