NovantoNugroho (2007) Implikasi yuridis Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701 tentang Situasi di Timur Tengah terhadap penyelesaian konflik Libanon. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implikasi Yuridis Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1.701, terhadap penyelesaian konflik di Libanon antara Israel dengan Hizbullah, yakni daya mengikat dari ketentuan Resolusi tersebut kepada kedua belah pihak, dan Sanksi yang dapat diterapkan bagi kedua pihak bila tidak menjalankan ketentuan dalam Resolusi tersebut. Hal ini dilatar belakangi dengan keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1.701 tanggal 11 Agustus 2006 tentang situasi di Timur Tengah, untuk penyelesaian konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah. Dalam penyelesaian konflik itu, kedua pihak harus melakukan penghentian serangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Resolusi tersebut, dan sanksi yang bisa diterapkan serta tindakan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan resolusi tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana tinjauan hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan teknis analisis data Content Analysis, data yang terkumpul dideskripikan melalui analisa isi, kemudian deskripsi dari data atau fakta yang ada dianalisis secara deskriptip analitis untuk mendapatkan bahasan dan kesimpulan yang obyektif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, hasil penelitian menunjukkan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 1.701 tersebut mengikat kedua belah pihak yang terlibat konflik bersenjata yakni Israel dan Hizbullah. Keterikatan kedua pihak dalam Resolusi tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 25 Piagam PBB. Utamanya bagi Israel yang merupakan negara anggota PBB, maka Resolusi tersebut jelas mengikat sebagai konsekuensi dari Pasal 25 Piagam PBB. Sementara itu bagi Hizbullah, ketentuan Resolusi No.1.701 tersebut juga mengikat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2(6) Piagam PBB yang menyatakan bahwa selain negara anggota PBB, maka yang bukan anggota PBB pun terikat oleh ketentuan Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB. Hal ini dilatar belakangi pula bahwa Dewan Keamanan adalah organ PBB yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan kemanan internasional. Sementara itu untuk sanksi yang dapat diterapkan bila masing masing pihak tidak melaksanakan ketentuan resolusi tersebut, dalam Resolusi tersbeut memang tidak disebutkan secara pasti. Namun sesuai ketentuan Pasal 33 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi dengan mengeluarkan resolusi lainnya. Dari kesim pulan tersebut, penulis menyarankan agar Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi lainnya, bila terjadi pelanggaran Resolusi DK PBB No.1.701 tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701713 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 11 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109773 |
Preview |
Text
050701713.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |