HendroMulyonugroho (2007) Analisis komparasi antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah : sttudi pada Perum Pegadaian Cabang Dieng dengan Perum Pegadaian Cabang Blauran. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai komparasi antara gadai konvensional dengan gadai syariah, yang dalam hal ini mengambil studi di Perum Pegadaian. hal ini dilator belakangi dengan perkembangan pinjaman kredit khususnya dibidang hukum jaminan, dimana sampai sekarang lembaga jaminan gadai masih diatur dengan KUH perdata pasal 1150-1160 yang mengatur tentang gadai, pasal-pasal tersebut dalam prakteknya tidak dapat mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam hukum jaminan gadai dengan ditemukannya banyak perbedaan antara aturan dalam KUH perdata tersebut dengan praktek perjanjian gadai antara para pihak di masa kini, serta menganalisis permasalahan yang terjadi mengenai perlindungan hukum bagi kreditur gadai baik pada Pegadaian Konvensional maupun Syariah mengenai barang jaminan yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas, sehingga beresiko menjadi kredit gadai yang bermasalah, yakni masuknya barang jaminan yang merupakan hasil kejahatan. Dalam upaya memperbandingkan gadai konvensional dengan gadai syariah yang dalam hal ini penelitian dilakukan di Perum Pegadaian, berikut perlindungan hukum bagi kreditur gadai konvensional serta kreditur gadai syariah. maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif, kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban diantaranya bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah dikaitkan dengan dasar hukum dan akad perjanjian gadai antara para pihak. Sedangkan perihal sulit diberlakukannya aturan mengenai keharusan adanya syarat bukti kepemilikan pada praktek gadai yang terjadi, sehingga besar kemungkinan terjadi masuknya barang jaminan yang berupa hasil kejahatan, belum diatur pemerintah secara jelas, sehingga perlindungan hukum terhadap kreditur gadai masih sangat minim, dalam hal terjadi masuknya barang jaminan yang berupa hasil kejahatan tersebut. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya diberlakukannya suatu hukum yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai lembaga jaminan gadai, berikut bentuk perlindungan hukum bagi para pihak sebagai upaya memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi kreditir dan debitur gadai maupun masyarakat pada umumnya terhadap jasa lembaga jaminan gadai.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701552 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Jun 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109768 |
Preview |
Text
050701552.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |